SERANG– Rencana operasional angkutan massal Trans Banten semakin jelas. Pemprov Banten memastikan regulasi tarif sedang digodok bersama DPRD melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Berly Rizki Natakusumah, mengatakan Raperda HKPD akan menjadi payung hukum resmi untuk penetapan tarif penumpang Trans Banten.
“Jadi itu dasarnya adalah Perda yang sedang disusun bersama dengan DPRD,” ujar Berly di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Selasa (29/9/2026).
Ia mengungkapkan, pembahasan draft Raperda saat ini tengah berlangsung intensif bersama Komisi III DPRD Banten.
Pemerintah menargetkan regulasi tersebut rampung akhir tahun ini sehingga Trans Banten bisa beroperasi mulai Januari 2027.
“Sekarang dalam pembahasan draft rancangan Perda. Draft-nya baru selesai. Sekarang dibahas satu per satu untuk memastikan apa yang menjadi usulan dari setiap OPD itu terakomodir dengan baik,” jelasnya.
Soal besaran tarif, Berly menegaskan Pemprov akan mengedepankan prinsip keterjangkauan.
Tarif dipastikan tidak akan memberatkan warga dan akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat Banten.
“Tarif yang akan dibebankan kepada pengguna Trans Banten nanti, kemungkinan besar pasti dilihat dari sisi ekonomis dan juga kondisi masyarakat,” katanya.
Meski belum merinci angka potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Trans Banten, Berly menyebut pemasukannya tidak hanya berasal dari penjualan tiket. Pemprov juga akan memaksimalkan pemanfaatan aset.
“Iya, betul. Semua pemanfaatan aset itu memang seyogianya nanti akan menjadi objek pendapatan,” ucapnya.
Aset yang dimaksud meliputi sewa ruang iklan di badan bus, halte, hingga fasilitas penunjang lainnya. Skema ini akan dikelola oleh OPD penghasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kecuali fasilitas untuk penunjang ASN, semua pihak yang menggunakan aset daerah wajib retribusi,” pungkasnya.***
