JAKARTA — Pada 20 Oktober 2026, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto genap berusia dua tahun. Periode ini dilalui di tengah ketegangan geopolitik, ketidakpastian perdagangan dunia, hingga bencana alam di sejumlah daerah.
Meski dibayang-bayangi berbagai tantangan tersebut, pemerintah dinilai sukses memperluas pelayanan dasar, meningkatkan perlindungan masyarakat, serta memperkuat peran negara dalam pengelolaan sumber daya.
GREAT Institute menilai perkembangan ini memperlihatkan arah pembangunan yang semakin menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai pusat kebijakan.
Penilaian tersebut dituangkan dalam buku Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Transformasi Menuju Kesejahteraan, yang merangkum delapan capaian utama.
Laporan ini merupakan kelanjutan dari kajian tahunan GREAT Institute, setelah pada tahun pertama menerbitkan Paradigm Shifting: Membawa Optimisme dan Catatan Kritis.
Direktur Eksekutif GREAT Institute, Dr. Sudarto, menilai transformasi ini memiliki makna ekonomi dan politik yang mendalam, di mana negara mengambil tanggung jawab lebih besar untuk mengoreksi pemusatan manfaat ekonomi serta memperluas akses rakyat terhadap kebutuhan dasar.
“Yang kami apresiasi dari Presiden Prabowo adalah keberanian politiknya menggunakan kewenangan negara untuk mengoreksi pemusatan manfaat ekonomi dan memperluas kesejahteraan rakyat. Keberpihakan itu diterjemahkan ke dalam prioritas anggaran, perlindungan pekerja, dan penertiban penguasaan sumber daya. Negara mengambil tanggung jawab lebih besar atas arah dan pembagian hasil pembangunan,” ujar Sudarto.
Empat Capaian Utama Bidang Ekonomi
- Perluasan Negara Kesejahteraan (Welfare State): Melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, dan Sekolah Rakyat, pemerintah menambah jalur pelayanan langsung ke masyarakat.
- MBG: Menjangkau hampir 57 juta penerima per 31 Agustus 2026 (Kemenkeu).
- Cek Kesehatan Gratis: Memeriksa 73,8 juta penduduk per 31 Juli 2026 (Kemenkes).
- Sekolah Rakyat: Menampung 43.346 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem pada tahun ajaran 2026/2027 (Kemensos).
- Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan: Setelah tumbuh 5,11% pada 2025, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2026 melesat hingga 5,61% (tertinggi untuk Triwulan I sejak 2012). Sepanjang Semester I-2026, ekonomi tumbuh 5,45% (naik dari 4,99% pada Semester I-2025). Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah. Sejalan dengan itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 8,57% (September 2024) menjadi 8,07% (Maret 2026), atau berkurang sekitar 1,13 juta orang (dari 24,06 juta menjadi 22,93 juta).
- Akselerasi Transisi Energi: Penerapan B40 sejak Januari 2025 memperluas pemanfaatan bahan bakar nabati domestik, dengan realisasi pemanfaatan biodiesel mencapai 14,94 juta kiloliter sepanjang 2025 (Ditjen EBTKE). Kapasitas terpasang pembangkit Energi Baru dan Terbarukan (EBT) juga bertambah 1,3 GW, sehingga totalnya mencapai sekitar 15,6 GW.
Empat Capaian Utama Bidang Politik dan Hukum
- Perlindungan Pekerja dan Redistribusi Aset: Pemerintah memperkuat manfaat tunai Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi 60% dari upah dasar (maksimal upah Rp5 juta/bulan selama 6 bulan). Di sektor pertanahan, ATR/BPN mencatat redistribusi 195.734 bidang tanah kepada 39.556 keluarga sepanjang Oktober 2024–Oktober 2025, disertai pembentukan koperasi desa/kelurahan.
- Pemberantasan Korupsi dan Pemulihan Aset Negara: KPK berhasil mencatatkan pemulihan aset (asset recovery) sebesar Rp1,531 triliun pada 2025, melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan capaian tahun 2024.
- Penertiban Kekayaan Alam untuk Publik: Hingga 6 Oktober 2026, Kejaksaan Agung berhasil menguasai kembali kawasan hutan ilegal seluas 6,21 juta hektare di sektor perkebunan dan 14.634 hektare di sektor pertambangan untuk dikembalikan pemanfaatannya bagi kepentingan publik.
- Penguatan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia: Pemerintah memperkuat kelembagaan dengan membentuk Kementerian HAM serta Kementerian Kebudayaan secara terpisah. Selain itu, Presiden Prabowo menerbitkan Keppres Nomor 17 Tahun 2025 yang memberikan amnesti kepada 1.178 terpidana sebagai bentuk pendekatan humanis dan pemenuhan hak warga.
Komitmen Berkelanjutan
”Negara yang melayani masyarakat juga harus mampu menjaga kekayaan bersama. Pemulihan aset dan penertiban kawasan memperlihatkan bahwa agenda kesejahteraan menjangkau pelayanan sosial sekaligus penguasaan sumber daya ekonomi,” tegas Sudarto.
Ia menambahkan bahwa delapan capaian ini membuktikan agenda kesejahteraan Presiden Prabowo telah bergeser dari sekadar janji politik menjadi aksi nyata pemerintahan.
”Tugas bersama kita adalah meneruskan kemajuan tersebut agar semakin banyak keluarga dapat membangun kehidupan yang aman dan sejahtera,” pungkasnya.***
