HMI Pandeglang Desak KPK dan Kejati Banten Usut Dugaan “Sunat” Anggaran Revitalisasi Sekolah 25-30 Persen
PANDEGLANG – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mengusut tuntas dugaan pemotongan anggaran (fee proyek) sebesar 25 hingga 30 persen pada program revitalisasi satuan pendidikan.
Praktik culas yang diduga melibatkan oknum lintas partai di DPRD Pandeglang ini dikhawatirkan merusak kualitas fasilitas belajar dari tingkat SD, SMP, hingga SLTA.
Desakan tersebut disuarakan puluhan mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Kamis (29/10/2026).
Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang, Moh. Ilham, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah informasi dan laporan awal mengenai adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan jalur aspirasi yang menyeret sejumlah oknum anggota DPRD Kabupaten Pandeglang.
“Dugaan pemotongan anggaran pada program revitalisasi satuan pendidikan jalur aspirasi tingkat SD, SMP, dan SLTA, bahkan mencapai sebesar 25-30 persen, yang disebut-sebut melibatkan beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Pandeglang,” ujar Moh. Ilham dalam keterangannya.
Moh. Ilham menilai bahwa dugaan penyimpangan ini harus menjadi perhatian serius, mengingat program revitalisasi satuan pendidikan merupakan bagian dari upaya Presiden RI dalam meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan.
Jika pemotongan anggaran ini terbukti, dampaknya dipastikan langsung dirasakan pada rendahnya kualitas fisik bangunan sekolah serta merugikan masa depan dunia pendidikan di Pandeglang.
Atas temuan tersebut, HMI menuntut KPK RI dan Kejati Banten agar bertindak tegas tanpa tebang pilih untuk memeriksa pihak-pihak yang terseret.
“Kami mendesak KPK RI dan Kejaksaan Tinggi Banten untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diduga oknum anggota DPRD Pandeglang,” tegas Moh. Ilham menutup keterangannya.***
