JAKARTA – Pimpinan Pusat Pengurus Alumni Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PA GPII) menilai Indonesia tengah memasuki babak baru dalam menghadapi dominasi oligarki ekonomi dan politik.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, relasi antara kekuasaan negara dan para pemilik modal besar dinilai mulai mengalami pergeseran signifikan.
Ketua Umum PA GPII, Haji Rahmat J Kardi, bersama Sekretaris Jenderal M. Eri Rofi menegaskan bahwa selama ini kelompok oligarki memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan arah kebijakan negara, bahkan memicu lahirnya regulasi yang menguntungkan kelompok tertentu.
“Oligarki kini punya lawan tangguh, namanya Prabowo Subianto. Selama ini kelompok usaha besar seolah menyandera kebijakan publik, namun kini penegakan hukum mulai berjalan tanpa pandang bulu,” tegas Rahmat J Kardi dalam pernyataan resminya di Jakarta, Sabtu, (31/10/2026).
Salah satu langkah nyata yang disoroti PA GPII adalah tindakan tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggeledah kantor PT Djarum terkait pengembangan penyidikan dugaan penyimpangan penerimaan negara di sektor cukai rokok. Langkah penindakan tersebut diperkirakan menyangkut potensi kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah.
PA GPII memandang pengusutan tersebut sebagai momentum krusial untuk membuktikan keberanian pemerintah dalam menindak taipan dan korporasi raksasa.
Lebih jauh, PA GPII menilai Indonesia sedang beranjak meninggalkan paradigma ekonomi neoliberal menuju ekonomi konstitusi yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945.
Prinsip dasarnya adalah mengembalikan penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam kepada negara demi kemakmuran rakyat.
“Perlawanan terhadap dominasi oligarki bukan sekadar pertarungan politik biasa, melainkan perjuangan mendasar untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi kepada negara dan rakyat. Sumber daya alam adalah aset strategis, bukan ladang pengerukan keuntungan segelintir orang,” ujar Sekjen PA GPII, M. Eri Rofi.
Mengingat pertarungan kepentingan ekonomi kerap berbenturan dengan kekuatan dan kepentingan bisnis internasional, PA GPII mendesak pemerintah untuk memperkuat konsolidasi internal. Seluruh jajaran kabinet diimbau memiliki komitmen yang sama dan tidak memberikan ruang bagi agenda oligarki.
Di sisi lain, masyarakat diajak untuk mendukung serta memberikan pengawalan kritis terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya pada agenda pemberantasan korupsi, penertiban tata kelola sumber daya alam, dan pemerataan ekonomi.
“Rakyat harus berani membebaskan diri dari cengkeraman oligarki. Negara harus memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola untuk kepentingan bangsa, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu,” pungkas Rahmat. ***
