CILEGON – Menanggapi gonjang-ganjing antara elemen-elemen ummat dengan pemerintah yang kini tengah terjadi di Indonesia, Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah membolehkan para kadernya melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Hal ini disampaikan Ketua Umum PB Al-Khairiyah, Ali Mujahidin saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional I di Kota Cilegon, Sabtu (25/2).
Namun ditegaskan mantan Ketua Kadin Kota Cilegon tersebut, posisi Ormas Islam Al-Khairiyah memilih untuk menjaga NKRI, ketika saat ini mencuat isu-isu intoleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Posisi sudah Al-Khairiyah jelas. Pendiri Al-Khairiyah konsisten menjaga NKRI harga mati, karena Brigjen KH Syam’un adalah pejuang kemerdekaan satu-satunya ulama yang bergelar jenderal militer,” ujar pria yang akrab disapa Mumu ini, Sabtu (25/2).
Mumu dalam hal ini juga mengijinkan kadernya untuk mengkritisi dan menentang kebijakan pemerintah, namun harus dengan cara yang baik.
“Mengejar kebaikan itu baik, mencegah kerusakan itu lebih baik. Jadi prinsip kita amar ma’ruf nahyi munkar kita setuju, dan untuk mencegah kemungkaran harus dengan cara yang baik. Termasuk mengingatkan pemimpin kita lakukan dengan cara yang ma’ruf,” tegas Mumu. (*)
