Oleh: Al Chaidar, (Pengamat terorisme dan pengajar di Departemen Antropologi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh)
Pemberian kebebasan dari tahanan oleh pemerintahan Jokowi sekarang kepada ustadz Abu bakar Ba’asyir merupakan sebuah strategi politik. Meskipun pada awalnya –melalui Yusril Ihza Mahendra– Jokowi menyatakan bahwa pemberian pembebasan ini karena alasan kemanusiaan dan dia tidak ingin ada ulama yang dipenjara dalam waktu yang sangat lama mengingat kesehatan dan usianya.
Uniknya, Jokowi kini menganggap bahwa Abu Bakar Baasyir adalah seorang ulama yang dulunya dia oleh pemerintah dianggap sebagai teroris, bahkan disebut sebagai ‘the most dangerous man in the world.’ Publik perlu mempertanyakan alasan pemberian keputusan ini kepada Jokowi. Ini merupakan political will dan publik melihat pembebasan ini sebagai bukan goodwill. Political will adalah sebuah niat yang yang berada di belakang tindakan yang penuh sandiwara. Political will adalah sebuah jebakan atau sebuah strategi untuk untuk pencitraan atau membangun alasan-alasan tertentu yang secara politik dianggap bisa menjawab tuduhan tuduhan miring terhadap rezim Jokowi selama ini. Publik punya persepsi bahwa rezim Jokowi sedang mengubah citra dirinya untuk terlihat sedikit lebih islami.
Publik memang memiliki persepsi bahwa rezim Jokowi adalah rezim yang berusaha merubah segala hal yang berkaitan dengan keislaman mulai dari diangkatnya Kiyai Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden, rajin sholat disorot kamera, hingga upaya pemberian grasi kepada ustadz Abu Bakar Ba’asyir. Publik masih menduga-duga apa yang selanjutnya dilakukan oleh Jokowi dalam upaya pencitraan politiknya untuk memperlihatkan diri sebagai calon presiden yang punya kepedulian kepada konstituen Islam.
Sebagai petahana Jokowi bisa melakukan banyak kebijakan-kebijakan untuk menopang kampanye-kampanye politiknya. Namun publik juga memiliki persepsi dan sikap yang sudah terbangun lama bahwa cara-cara pencitraan yang dilakukan oleh Jokowi dalam bentuk apapun tidak akan bisa mempengaruhi keputusan mereka untuk berubah pilihan dalam pilpres 2019 nanti.
Publik juga menganggap bahwa pemberian kebebasan kepada ustadz Abu bakar Ba’asyir selain merupakan manuver dari Yusril Ihza Mahendra adalah sebuah upaya untuk menutupi kekurangan rezimnya yang dianggap terlalu tidak memihak kepada publik Islam dan sering melakukan state terrorism dalam bentuk persekusi terhadap ulama.
Pemberian grasi ini juga membelah sikap kaum pergerakan radikal Islam di Indonesia. Banyak yang menganggap bahwa ini adalah pemberian grasi tanpa syarat. Namun ada juga yang mengkritisi secara jeli bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh ustadz Abu bakar Ba’asyir dan keluarga untuk tidak boleh menerima tamu dan tidak boleh memberikan ceramah berbagai tempat. Hal ini adalah sama dengan status tahanan rumah. Pihak keluarga dan ustadz Abu bakar Ba’asyir sendiri dulu sudah pernah meminta untuk tahanan rumah namun tidak diberikan oleh Jokowi dengan alasan-alasan yang terlalu legal formal.
Kini justru Jokowi memberikan semacam pembebasan untuk diterima oleh pihak keluarga serta para pendukung ustadz Abu bakar Ba’asyir. Hanya sedikit saja yang mengkritisi bahwa pemberian grasi ini pasti memiliki konsekuensi dan implikasi politik di belakangnya. Banyak kalangan mengkawatirkan jika keluarga ustadz Abu bakar Ba’asyir menerima grasi ini.
Saya melihat pemberian pembebasan ini sebagai sebuah political will yang harus dicurigai atau ditolak dengan catatan atau perlu dipertimbangkan kembali sebelum mengambil keputusan untuk menerima pembebasan ini. Implikasi menerima pembebasan dengan alasan kemanusian ini sangat jauh dan luas setelah 9 tahun ustadz Abu bakar Ba’asyir menjalani masa tahanan yang cukup melelahkan dan publik masih berharap bahwa ia akan terus konsisten sampai akhir.
Beberapa kalangan menganggap bahwa penerimaan terhadap grasi adalah antiklimaks dari gerakan radikal Islam di Indonesia. Beberapa suara minoritas dari gerakan radikal Islam di Indonesia menyatakan bahwa ustadz Abu bakar Ba’asyir adalah pemimpin karismatik jihad terakhir Indonesia.
Saya tidak melihat adanya efek elektoral yang akan bertambah jika Jokowi memberikan grasi kepada ustadz Abu bakar Ba’asyir justru sebaliknya pendukung tradisional Jokowi yang mayoritas berasal dari kalangan abangan dan sekuler serta nonmuslim akan mengalihkan dukungannya kepada Prabowo yang dianggap lebih tegas dan karismatik sebagai pemimpin politik Indonesia kedepan. (*/Kanigoro)
