CILEGON – Dalam sesi debat Pilkada Cilegon Putaran Kedua Sabtu (28/11/2020) kemarin, yang ditayangkan live di Stasiun TV Nasional, calon walikota Cilegon Ratu Ati Marliati nampak bersemangat menjelaskan keberhasilan Pemerintah Kota Cilegon di bidang layanan pendidikan.
Menanggapi pertanyaan soal Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk satuan pendidikan, Ratu Ati yang merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan itu mengaku bahwa hanya Kota Cilegon satu-satunya daerah di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan gratis untuk masyarakat.
“Kebetulan dalam kebijakan Bos atau Bosda ini kami di Kota Cilegon rasanya dalam kebijakan Bosda untuk di-covid ini kita memang harus sudah mengalokasikan APBD. Dan alhamdulillah selama bertahun-tahun bahwa satu-satunya Pemerintah Kota Cilegon yang melakukan pendidikan gratis di Indonesia, dan ini sudah kita lakukan berapa hitungan alokasi anggarannya, termasuk nanti berapa dari pusat berapa dari provinsi dan berapa dari daerah,” ujar Ati dengan penuh percaya diri.
Meski mengklaim pendidikan gratis, namun Ati menjelaskan bahwa dana Bosda di Cilegon diperuntukkan untuk membangun sarana dan juga peningkatan kualitas guru.
“Kemudian nanti misalnya untuk di SMA ini kewenangannya sudah berbeda, sehingga beberapa kebijakan kalau kami nanti pasangan nomor urut dua kemudian ditakdirkan, kita akan terus memberikan alokasi tambahan untuk operasional Bosda tersebut, dan ini digunakan untuk sarana, untuk pendidikan gurunya dan lain sebagainya,” jelas Ati.
Ati juga mengklaim bahwa problem pembelajaran daring yang selama ini dikeluhkan siswa dan orang tua, di Kota Cilegon selama ini sudah tertangani dengan bantuan wifi gratis dari alokasi Bosda.
“Termasuk dengan sekolah daring, jadi dibantu dengan operasional, dan ini sudah dilakukan di tingkat kecamatan dan juga kelurahan dengan beberapa titik wifi, yang diprogram kami adalah membantu Cilegon Cerdas itu adalah 1000 titik,” pungkasnya.
Lalu benarkah klaim Calon Walikota Cilegon Ratu Ati itu soal pendidikan gratis?
Apakah benar bahwa hanya Kota Cilegon satu-satunya daerah di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan gratis?
Jika kita melakukan searching berita di google dengan kata kunci pendidikan atau sekolah gratis, maka akan mudah kita temukan informasi tentang daerah-daerah yang menyelenggarakan pendidikan gratis itu, tidak hanya Kota Cilegon ternyata.
Di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau misalnya, pendidikan gratis di daerah tersebut bahkan direalisasikan hingga pemberian seragam dan perlengkapan sekolah untuk siswa SD dan SMP. Bagaimana fakta di Kota Cilegon?
Di Kota Surabaya dan Jakarta, bahkan pendidikan gratis sudah sampai jenjang pendidikan SMA dan SMK. Dalam penerapannya, tidak ada lagi biaya buku dan LKS yang dibebankan kepada wali murid. Sedangkan di Kota Cilegon bagaimana?
Soal fasilitas wifi gratis dari Pemkot Cilegon pada tahun ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Beatri Noviana menjelaskan, bahwa alokasi dana untuk wifi gratis melalui kelurahan dan kecamatan, bukan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) pada lembaga pendidikan/sekolah.
“Pemerintah Kota Cilegon melalui kelurahan dan Kecamatan, menyediakan wifi/internet gratis sebanyak 10 titik per kelurahan dan 5 titik per Kecamatan dengan kecepatan 100 Mbps per titik, melalui anggaran DID (Dana Insentif Daerah) yang salah satu syarat penggunaannya adalah untuk pemulihan ekonomi masyarakat,” kata Beatri dalam pemberitaan media pada Oktober lalu.
PENDIDIKAN GRATIS CILEGON MULIA
Sementara itu, Calon Walikota Cilegon Nomor Urut 1 Ali Mujahidin dan wakilnya Firman Muttakin, menjelaskan sejumlah program unggulan terkait pelayanan publik di bidang pendidikan, jika mereka terpilih.
“Program unggulan kami adalah pendidikan gratis, termasuk biaya buku dan LKS (Lembar Kerja Siswa) gratis, ditunjang Kartu Cilegon Cerdas, beasiswa multi jenjang serta penguatan sarana prasarana pondok pesantren dan madrasah,” kata Haji Mumu.
Dia juga memaparkan program unggulan lainnya yakni meningkatkan honor guru, guru madrasah dan guru ngaji menjadi Rp1 juta per bulan, serta meningkatkan honor kader Posyandu 100 persen.
“Pendidikan baik umum maupun pesantren atau madrasah adalah tempat menempa ilmu dan adab, dan juga upaya untuk meningkatkan kualitas SDM Kota Cilegon, karenanya harus didukung oleh alokasi dana pemerintah, dibantu melalui APBD,” tegas Haji Mumu. (*/Red/Rizal)
