CILEGON – Pemerintah Kota Cilegon mulai mengkaji penerapan program sekolah gratis.
Langkah ini diambil sebagai upaya memperluas akses pendidikan sekaligus mewujudkan pemerataan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Cilegon.
Walikota Cilegon menyatakan bahwa saat ini pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) sedang membahas skema terbaik yang akan diterapkan kelak.
”Apakah sifatnya memang sekolah gratis secara penuh (full) atau berupa bantuan terhadap sekolah swasta. Ini yang sedang kita kaji bersama Dindikbud,” ujarnya, Jumat (12/6/2026).
Menurut Walikota, esensi dari program ini adalah memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk mengenyam pendidikan yang layak, tanpa harus terhambat oleh faktor ekonomi keluarga.
”Kalau memungkinkan, tidak ada salahnya. Toh, tujuannya supaya ada pemerataan dan keadilan pendidikan. Jadi, baik yang mampu maupun tidak mampu, semuanya bisa bersekolah dengan baik,” jelasnya.
Meski demikian, realisasi program sekolah gratis ini sepenuhnya bergantung pada hasil kajian teknis dan kondisi kemampuan keuangan daerah. Jika anggaran belum mencukupi untuk menggratiskan biaya sekolah secara total, Pemkot Cilegon akan menyiapkan opsi alternatif.
-
-
- Opsi Alternatif: Pemberian bantuan pendidikan dalam bentuk lain yang tetap efektif meringankan beban pengeluaran masyarakat.
- Proses Kajian: Saat ini Dindikbud sedang menghitung total jumlah murid dan besaran kebutuhan anggaran agar program dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
-
”Kita hitung dulu jumlah murid dan kebutuhannya berapa. Semuanya akhirnya kembali menyesuaikan dengan kondisi keuangan fiskal dan kemampuan anggaran kita,” tambah Walikota.
Pemerintah Kota Cilegon menargetkan program pro-rakyat ini dapat mulai direalisasikan pada tahun depan, dengan catatan hasil kajian menunjukkan indikator positif dan kondisi fiskal daerah mendukung.
”Kalau memungkinkan dari segi anggaran, kita targetkan berjalan tahun depan,” imbuhnya.
Sebagai langkah awal, program bantuan atau sekolah gratis ini akan diprioritaskan untuk jenjang pendidikan dasar yang berada di bawah wewenang langsung pemerintah kota.
”Untuk tahap awal, kita fokuskan di jenjang SD dan SMP dulu yang umum,” pungkasnya.(*/ARAS)