SERANG – Wakil Ketua DPRD Kota Serang Hasan Basri, mendorong agar SMP Negeri 4 Kota Serang tetap dipertahankan di lokasi saat ini dan tidak direlokasi untuk kepentingan pembangunan gedung parkir.
Menurut Hasan, jika Pemerintah Kota Serang memiliki wacana untuk menghadirkan sekolah unggulan, SMPN 4 dapat diarahkan menjadi sekolah unggulan dengan melengkapi sarana dan prasarana tanpa harus memindahkan sekolah yang sudah ada.
Hal itu disampaikan Hasan Basri usai audiensi bersama Komite Penyelamat SMPN 4 Kota Serang di Ruang Aspirasi DPRD Kota Serang, Senin (14/9/2026).
“Kalau ada sekolah unggulan, bangun saja sekolah unggulan tanpa harus mengorbankan SMP 4. SMP 4 tetap di tempat, kemudian kita lengkapi semua sarana dan prasarananya,” kata Hasan.
Ia menilai SMPN 4 Kota Serang masih layak dipertahankan. Jika ingin dikembangkan sebagai sekolah unggulan, menurutnya, konsep tersebut dapat disesuaikan dengan ketentuan dan regulasi Kementerian Pendidikan.
“Kalau misalnya kita ingin punya sekolah unggulan, jadikan saja SMP 4 menjadi sekolah unggulan. Disesuaikan dengan peraturan menteri,” ujarnya.
Selain mempertahankan SMPN 4, Hasan menilai persoalan yang lebih mendesak untuk ditangani Pemerintah Kota Serang adalah keterbatasan daya tampung SMP negeri.
Ia menyebut jumlah lulusan SD di Kota Serang mencapai sekitar 12.000 siswa setiap tahun. Sementara daya tampung SMP negeri disebut hanya sekitar 8.500 siswa.
“Angkatan lulus dari SD itu 12.000-an. Daya tampung sekolah negeri, SMP negeri kita itu hanya 8.500. Selebihnya ini ke mana?” katanya.
Menurut Hasan, kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan pembangunan unit sekolah baru di Kota Serang masih cukup besar.
Pembangunan sekolah baru, kata dia, dapat dipetakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan persebaran calon peserta didik.
“Di situlah kita butuh unit sekolah baru. Unit baru dan mungkin itu bisa kita petakan sesuai zonasi, di mana kita membutuhkan unit sekolah baru,” jelasnya.
Hasan menegaskan, penambahan unit sekolah baru dinilai lebih tepat dibandingkan melakukan relokasi atau menutup sekolah yang sudah berjalan.
Ia berharap pemerintah dapat mencari solusi pembangunan fasilitas publik tanpa mengorbankan keberadaan sarana pendidikan yang masih dibutuhkan masyarakat.
“Yang lebih mendesak itu bukan relokasi, apalagi menutup SMP yang ada, tetapi membuat unit-unit sekolah baru sesuai dengan kebutuhan kita,” pungkasnya.***