CILEGON – Dalam persidangan yang digelar beberapa hari lalu, tersangka kasus suap parkir eks Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon Uteng Dedi Afendi (UDA) menyebut ada aliran uang suap ke Walikota Cilegon Helldy Agustian.
Menanggapi pernyataan terdakwa UDA tersebut, Ketua Fraksi Partai Beringin Karya (Berkarya) DPRD Kota Cilegon Dimas Saputra menganggap sangat tidak masuk akal, sebab suap tersebut terjadi di tahun 2020.
“Dari keterangan di persidangan dia kan menerima uang sebesar PT Hartanto Arofah Perkasa (HAP) sebesar Rp130 juta, kemudian dari M Faozi Susanto selaku Direktur PT Damar Aji Mufidah Jaya (DAMJ) sebesar Rp 400 juta di tahun lalu. Sebelum pencoblosan Pilkada,” kata Dimas Saputra kepada Fakta Banten, Minggu (12/12//2021).
Lebih lanjut menurut Dimas, keterangan di persidangan bahwa awal mula kasus tersebut pada Januari 2020, dimana saat itu UDA yang baru menjabat sebagai Kadishub Cilegon, meminta anak buahnya untuk mencari calon pengelola parkir di eks terminal Pasar Kranggot yang mau membayar sejumlah uang.
“Dan hasilnya itu disekitar bulan Juni dan Juli 2020, jauh sebelum pencoblosan Pilkada 2020 yang jatuh di tanggal 9 Desember. Jadi saya minta agar saksi terdakwa untuk lebih hati-hati dan tidak memprovokasi masyarakat,” tuturnya.
Baginya, hal tersebut akan menganggu kinerja Helldy – Sanuji yang tengah merealisasikan janji politiknya untuk masyarakat Kota Cilegon.
“Dan pernyataan eks Kadishub ini mungkin bisa masuk ke kategori pencemaran nama baik, namun kita di Partai Berkarya lebih ingin fokus mengurusi masyarakat agar ada perubahan di Kota Cilegon ini,” ujarnya.
Lebih jauh Dimas menganggap pernyataan UDA terlalu dini dan tidak masuk akal.
“Dan ini gak masuk akal memang dia (eks Kadishub) bakal tahu Helldy – Sanuji yang bakal menang? Sampai menyiapkan uang Rp 20 juta dari yang katanya Rp 530 juta untuk Helldy. Itu waktu dia korupsi dan Helldy terpilih serta menjabat kan jauh waktunya sekian bulan,” pungkasnya. (*/Ihsan)
