CILEGON – Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon menegaskan bahwa tidak ada alokasi dana pemerintah untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Posyandu.
Kepala Dinkes Kota Cilegon, Ratih Purnamasari, menyampaikan bahwa pihaknya tidak mempunyai anggaran pemerintah untuk PMT Posyandu.
Sebelumnya, hasil reses DPRD Kota Cilegon menunjukkan bahwa PMT untuk balita, ibu hamil, dan menyusui menjadi salah satu aspirasi yang sering disampaikan masyarakat, khususnya kader Posyandu, pada Reses I DPRD Cilegon pekan lalu.
“Kalau PMT di Posyandu, memang sejak dulu tidak pernah ada anggaran dari pemerintah,” ujar Ratih beberapa waktu lalu kepada wartawan.
Ratih menjelaskan bahwa dana PMT di Posyandu biasanya berasal dari inisiatif para kader, donatur, atau CSR (Corporate Social Responsibility).
“PMT di Posyandu biasanya hanya dilakukan sebulan sekali, dan dananya berasal dari fasilitas kesehatan, donatur, atau CSR perusahaan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan perlunya pemahaman tentang perbedaan antara PMT di Posyandu dan PMT lokal, terutama terkait sumber dana.
“PMT lokal dan PMT di Posyandu itu berbeda. PMT lokal mendapat dana dari pemerintah, termasuk melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dan langsung dikelola oleh Puskesmas,” kata Ratih.
PMT lokal, tambahnya, diberikan secara rutin kepada masyarakat tertentu, seperti balita dengan masalah gizi kurang atau gizi buruk.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Cilegon, Sokhidin, menyebutkan bahwa persoalan PMT di Posyandu juga banyak disuarakan masyarakat, terutama di 13 kelurahan di daerah pemilihan (Dapil) III, Citangkil-Ciwandan.
“Dari 13 kelurahan di Dapil III, rata-rata kader menyampaikan bahwa di Posyandu belum ada program PMT, baik untuk balita, ibu hamil, maupun menyusui,” kata Sokhidin usai Rapat Paripurna Laporan Reses I, Senin (16/12/2024).
Ia menjelaskan bahwa program PMT di Posyandu sebenarnya ada, tetapi selama ini berjalan tanpa dukungan anggaran dari pemerintah, melainkan dari pihak non-pemerintah atau inisiatif perorangan.
“Dulu katanya anggaran PMT itu dititipkan di Puskesmas, tapi sekarang informasinya di kelurahan. Saya akan tanyakan ke Lurah apakah anggaran itu ada atau tidak, karena aspirasi kader Posyandu sebagian besar terkait PMT,” tutupnya. (*/Ika)
