Calon Praja IPDN Asal Banten Ukur Ulang Tinggi Badan, Kecurangan Mulai Terbongkar

BPRS CM tabungan

CILEGON – Orang tua salah satu Calon Praja (Capra) IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) asal Kota Cilegon membeberkan bahwa dugaan kesalahan yang dilakukan oleh oknum Panitia Sistem Pemilihan Calon Praja (SPCP) IPDN Tahun 2019 terjadi saat tahap kesehatan dan dilakukan oleh oknum berinisial Letkol dr. S dari Puskes Mabes TNI.

“Setelah sekian banyak upaya yang saya lakukan, ini bukti untuk membongkar dugaan kecurangan terhadap anak saya atas nama Hizkia Raymond dengan nomor tes S.1930010111119405 daerah Banten,” ucap Badia Sinaga selaku orang tua dari Capra IPDN Tahun 2019 kepada awak media, Rabu (25/9/2019).

Diterangkan Badia, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019, dia mengantar anaknya untuk melakukan pengukuran ulang tinggi badan di Gedung Utama lantai dasar Kampus IPDN Cilandak, Jakarta. Lanjut Badia, setelah dilakukan pengukuran ulang tinggi badan oleh tim dari Puskes Mabes TNI kepada anaknya (Hizkia Raymond-red), didapati hasilnya 161 cm.

DPRD Pandeglang Kurban

“Padahal, dalam hasil pengumuman mereka menyebutkan 158 cm. Inilah point pertama saya katakan beliau dr S diragukan sebagai profesional,” ujarnya.

Berdasarkan hasil dari pengukuran ulang tinggi badan tersebut, Badia menuding bahwa apa yang dilakukan dr. S tidak sesuai dengan kode etik Dokter Pasal 7b.

“Ini tidak sesuai kode etik dokter pasal 7b yang berbunyi ‘seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan si pasien, dan sejawatnya dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui, memiliki kekurangan dalam karakter kompetensi atau yang melakukan penipuan atau penggelapan dalam menangan pasien,” bebernya.

Badia meyakini bahwa ada oknum panitia yang merekayasa hasil tes seleksi anaknya.

Maskot KPU Cilegon

“Letkol dr S ini yang mengatakan tinggi badan anak saya 158 cm saat di Balairung Kampus IPDN Jatinangor pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 lalu. Saya punya bukti rekaman pembicaraan, artinya dia tidak jujur sesuai kode etik dokter,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Badia pun meragukan kredibilitas Tim Kesehatan dalam kepanitiaan SPCP IPDN Tahun 2019. Terlebih, dikatakan Badia, pada pertemuan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 di Puskes Mabis TNI Cilangkap, Jakarta Timur, dirinya merasakan adanya kejanggalan lain.

“dr S ini juga melakukan kesalahan saat berbicara, dimana saat memberikan penjelasan ulang, beliau mengatakan ‘begini saja pak, supaya jangan bertele-tele, anaknya tahun depan diulang nanti kami kawal’, bukti-buktinya ada saya simpan,” ungkapnya sambil menirukan perkataan dr S.

“Bahasa ini jelas ada unsur KKN-nya”, tambahnya.

Ditegaskan Badia, dirinya meragukan kredibilitas dan profesionalitas tim kepanitiaan SPCP terlebih setelah ada surat resmi Rektor IPDN untuk melakukan agenda ukur ulang tinggi badan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019.

“Pengukuran tinggi badan ini adalah dalam tahapan kesehatan seharusnya yang datang yang berprofesi dokter, malah yang datang diketuai oleh Mayor P dengan jabatan PAM Puskes TNI,” ungkapnya.

“Bagi saya ini tidak ada etika menghargai institusi IPDN. Ini lah saya katakan patut dicurigai profesional dan kredibilitasnya,” tandasnya. (*/Ndol)

Gerindra Banten Idul Adha
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien