CILEGON — Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terus melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di luar area resmi Pasar Kranggot, guna memperlancar sirkulasi lalu lintas dan menciptakan ketertiban lingkungan pasar.
Sekretaris Disperindag Kota Cilegon, Ariyandhi Nurmastiana, menyampaikan bahwa batas waktu penertiban telah ditetapkan hingga 24 Juni 2025.
Setelah itu, seluruh pedagang yang sebelumnya berjualan di luar area pasar akan dipindahkan ke dalam area yang telah disiapkan.
“Targetnya, sampai tanggal 24 Juni 2025 semuanya harus sudah tuntas. Para pedagang sayuran yang selama ini di luar sudah kami arahkan masuk ke dalam area pasar,” ujar Ariyandhi saat ditemui di lokasi, Jumat (20/6/2025).
Ia juga menjelaskan bahwa area untuk pedagang pakaian telah disiapkan dengan fasilitas bongkar muat yang kini sedang diratakan agar tidak becek.
“Saat ini kami timbun dengan limbah IP dari bantuan yang ada. Semua akan kami urug agar tidak menimbulkan genangan becek,” katanya.
Sebagai bagian dari langkah pengawasan, Disperindag telah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membentuk pos pemantau di sekitar lokasi.
“Ketika pedagang datang, mereka langsung terpantau oleh petugas pos Satpol PP dan tidak diperbolehkan lagi membuka lapak di luar,” jelasnya.
Penertiban ini dilakukan karena, sebelumnya mendapat respon dari para pedagang yang sudah lebih dulu menempati kios resmi di dalam pasar, serta dari para sopir angkutan umum yang biasa beroperasi di sekitar pasar.
“Ada dua tujuan utama. Pertama, untuk memperlancar sirkulasi lalu lintas di sekitar pasar. Kedua, agar tidak timbul kecemburuan antara pedagang dalam dan luar pasar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, para pedagang dalam pasar kerap mengeluhkan ketimpangan nilai jual karena pedagang luar dianggap lebih praktis dan mudah dijangkau pembeli.
“Pedagang dalam merasa nilai jual mereka lebih rendah karena kalah saing dengan yang di luar. Ini yang coba kami atasi,” katanya.
Penertiban ini, kata Ariyandhi, telah melalui tahap sosialisasi kepada para pedagang, serta didukung dengan perbaikan infrastruktur pasar.
“Alhamdulillah, para pedagang sudah bisa menerima karena kami sudah melakukan sosialisasi sebelumnya dan menyiapkan infrastrukturnya terlebih dahulu,” pungkasnya.(*/Nandi).
