Komisi VIII DPR RI Minta Kemenhaj Intens Komunikasi dengan Arab Saudi Soal Skenario Darurat Saat Armuzna
MAKKAH – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat perencanaan dan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk menyiapkan protokol darurat pada fase Armuzna haji 2026.
Hal itu disampaikan Marwan usai rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII bersama pemerintah, Kamis (21/5/2026).
Marwan menyebut pengawasan DPR RI difokuskan agar pelayanan haji berjalan optimal dan tidak ada jemaah yang terkatung-katung.
“Untuk sementara sampai sekarang ini mudah-mudahan terus belum ada kendala yang berarti. Jemaah masih terlayani dengan baik, masih on the track,” ujar Marwan, Jumat (22/5/2026).
Meski pelayanan secara umum berjalan lancar, Marwan menekankan fase Armuzna yakni Arafah, Muzdalifah, dan Mina menjadi titik yang harus diantisipasi lebih matang.
Fase ini kerap menjadi tantangan karena melibatkan mobilitas jutaan jemaah dalam waktu bersamaan.
“Maka sekarang tinggal fokus di Armuzna. Armuzna inilah nanti yang kita harapkan tidak ada problem. Biasanya persoalannya kan angkutan, busnya tidak sampai, busnya terlambat,” jelasnya.
Marwan mengakui persoalan transportasi di Armuzna merupakan kewenangan pihak Saudi, baik syarikat maupun Kementerian Haji Saudi Arabia. Namun ia meminta pemerintah Indonesia menyiapkan skenario cadangan.
“Kalau terjadi macet, kalau betul-betul tidak sampai busnya, langkah-langkahnya apa? Sehingga jamaah kita tidak terkatung-katung menunggu kepastian, ini yang perlu,” katanya.
Selain transportasi, layanan konsumsi juga menjadi perhatian. Marwan mengingatkan pengalaman sebelumnya di mana distribusi makanan sempat tersendat. Dengan waktu persiapan yang masih ada, ia meminta alternatif disiapkan secara cermat.
“Termasuk layanan di bidang konsumsi, karena kita pernah problem seperti itu, konsumsinya tidak ada. Sekarang masih ada waktu persiapan, alternatif-alternatif itu harus dilakukan dengan cermat untuk memahami kondisi yang kemungkinan terjadi,” ujarnya.
Komisi VIII berkomitmen mendampingi pemerintah untuk berkomunikasi lebih intens dengan otoritas Saudi agar tersedia langkah-langkah kedaruratan yang bisa diakses jamaah Indonesia.
“Kami yakin pemerintah Saudi akan memfasilitasi yang terbaik buat kita, terutama Indonesia. Namun demikian, komunikasinya butuh yang lebih intensif dengan pihak pemerintah Saudi,” tegas Marwan.
Dalam kesempatan yang sama, Marwan juga mendorong perluasan program Makkah Route, yakni jalur imigrasi pra-kedatangan di Indonesia.
Program ini dinilai sangat membantu jemaah lansia dan jemaah yang belum pernah bepergian ke luar negeri.
“Kalau di Indonesia tentu lebih mudah karena merasa di tanah air dan yang membantu. Saya kira kita perluas, itu lebih baik,” ujarnya.
Ia mengakui tantangan utama adalah biaya dan teknis pengangkutan petugas imigrasi Saudi ke Indonesia. Meski begitu, Marwan meminta pemerintah Saudi membuka peluang perluasan jalur Makkah Route di embarkasi besar.
“Tapi kita tetap meyakinkan pemerintah Saudi, terutama Kementerian Haji, supaya sama-sama membuka peluang untuk membuka jalur-jalur di seluruh embarkasi. Paling tidak embarkasi yang besar-besar. Saya kira itu penting ya,” pungkasnya.
Komisi VIII menyatakan akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah agar pelayanan haji 2026 menjadi yang terbaik bagi jemaah Indonesia. (*/Red/MCH-2026)
