Komisi VIII DPR RI Minta Kemenhaj Buat Skenario Darurat Jika Transportasi Krodit Saat Armuzna
MAKKAH – Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umrah RI memperkuat perencanaan dan skenario darurat pada puncak pelaksanaan ibadah haji 2026.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang usai rapat Panitia Kerja (Panja) bersama pemerintah.
“Untuk sementara sampai sekarang ini mudah-mudahan terus belum ada kendala yang berarti. Jemaah masih terlayani dengan baik, masih on the track,” ujar Marwan, Jum’at (22/5/2026).
Namun ia menegaskan, pengawasan Komisi VIII difokuskan pada antisipasi masalah di Armuzna, yaitu fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Menurutnya, fase ini kerap menjadi titik rawan karena menyangkut mobilitas jamaah dalam jumlah besar.
“Biasanya persoalannya kan angkutan, busnya tidak sampai, busnya terlambat. Problem itu sebetulnya tidak ada yang bisa kita lakukan pemerintah Indonesia. Itu sudah dilakukan oleh pihak Saudi, apakah itu syarikat atau Kementerian Haji,” jelas Marwan.
Meski kewenangan teknis berada di pihak Saudi, Marwan menekankan pemerintah Indonesia harus memiliki skenario alternatif.
“Kalau terjadi macet, kalau betul-betul tidak sampai busnya, langkah-langkahnya apa? sehingga jamaah kita tidak terkatung-katung menunggu kepastian, ini yang perlu,” katanya.
Komisi VIII juga menyoroti layanan konsumsi dan transportasi yang pernah menjadi masalah pada haji sebelumnya.
Marwan meminta Kemenhaj menyiapkan alternatif distribusi makanan jauh-jauh hari.
“Termasuk layanan di bidang konsumsi, karena kita pernah problem seperti itu, konsumsinya tidak ada. Sekarang masih ada waktu persiapan, alternatif-alternatif itu harus dilakukan dengan cermat untuk memahami kondisi yang kemungkinan terjadi,” ujarnya.
Marwan menambahkan, Komisi VIII akan terus berkomunikasi intensif dengan Kementerian Haji Saudi Arabia untuk memastikan ada jalur kedaruratan yang bisa diakses jemaah Indonesia.
Ia optimistis pemerintah Saudi akan memberikan fasilitas terbaik, terutama bagi Indonesia yang merupakan pengirim jamaah terbesar.
“Kami yakin pemerintah Saudi akan memfasilitasi yang terbaik buat kita, terutama Indonesia. Namun demikian, komunikasinya butuh yang lebih intensif dengan pihak pemerintah Saudi,” kata Marwan.
Selain Armuzna, Marwan juga menyoroti pentingnya perluasan program Makkah Route, yaitu jalur imigrasi pra-kedatangan di Indonesia.
Program ini dinilai sangat membantu jemaah lansia dan jemaah yang belum pernah bepergian ke luar negeri.
“Kalau di Indonesia tentu lebih mudah karena merasa di tanah air dan yang membantu. Saya kira kita perluas, itu lebih baik,” ujarnya.
Meski begitu, ia mengakui tantangan teknis dan biaya yang besar karena petugas imigrasi Saudi harus didatangkan ke Indonesia.
“Tapi kita tetap meyakinkan pemerintah Saudi, terutama Kementerian Haji, supaya sama-sama membuka peluang untuk membuka jalur-jalur di seluruh embarkasi. Paling tidak embarkasi yang besar-besar. Saya kira itu penting ya,” pungkas Marwan. (*/Red/MCH-2026)
