CILEGON – Tingginya Upah Minimum Kota (UMK) Cilegon menjadi sorotan berbagai pihak, terutama dari kalangan industri.
Isu ini dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi iklim investasi di wilayah Banten, khususnya Kota Cilegon.
Direktur SDM Krakatau Steel, Agus Nizar Vidiansyah, menegaskan bahwa perusahaan selalu berkomitmen mematuhi kebijakan pemerintah. Namun, ia menyoroti perlunya regulasi yang ramah terhadap sektor industri.
“Perlu dipertimbangkan bahwa Krakatau Steel pasti manut dengan aturan pemerintah, apapun aturannya pasti kita jalankan. Bahwa industri di wilayah Banten itu pasti membutuhkan nilai UMK yang kondusif terhadap investasi,” ujar Vidi, Jumat (25/4/2025)
Menanggapi isu tersebut, Wali Kota Cilegon, Robinsar, menyatakan pentingnya duduk bersama antara seluruh pemangku kepentingan guna mengevaluasi dan merumuskan formula yang tepat untuk besaran UMK.
“Terkait UMK Tinggi, betul kata Pak Gubernur menyampaikan perlu duduk bersama semua stakeholder dari industrinya dari buruhnya,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkot Cilegon terbuka terhadap berbagai masukan dari dunia usaha, termasuk soal perizinan.
“Terkait investasi, kami terus berkomunikasi kami sangat terbuka terhadap masukan ataupun yang menjadi persoalan perihal mungkin ijin dan lain-lain daripada industri yang mungkin butuh support dari kami, kami sangat terbuka,” jelasnya.
Sebagai contoh, ia mengungkapkan persoalan yang sempat dihadapi PT Cabot dalam proses komisioning yang terganjal oleh perizinan OSS.
“Contoh kemarin PT Cabot akan melakukan komisioning sempat terganjal oleh OSS yang memang belum memang belum memenuhi syarat perijinannya, karena ada satu hal, tapi kami komunikasikan dengan PTSP dan OPD terkait dan komunikasikan dengan Kementerian Investasi, Alhamdulillah sudah turun rekomendasinya. Itu langkah-langkah, kami tidak hanya menerima atas masukan, tapi juga untuk sama-sama menyelesaikan masalahnya,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan komitmennya untuk membangun ruang dialog antara pemerintah daerah dan dunia usaha.
“Bahwa kita ingin menjadi kepala daerah yang memberi ruang untuk dialog dan menerima segala masukan dan menindaklanjuti kendala-kendala dan hambatan yang dihadapi yang dialami dunia usaha di Provinsi Banten,” tegasnya.
Permasalahan UMK dan investasi ini menjadi pekerjaan rumah bersama antara pemerintah, pelaku industri, dan serikat pekerja untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan lapangan kerja di Banten. (*/ARAS)
