Dialog Refleksi Akhir Tahun, Mahasiswa Beri Raport Merah untuk Pemkot Cilegon
CILEGON – Merasa prihatin dengan kondisi Kota Cilegon, Organisasi Mahasiswa Kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari HMI Cabang Cilegon, GMNI Kota Cilegon, PMII Kota Cilegon dan KAMMI Kota Cilegon, menggelar Dialog Publik Evaluasi Akhir Tahun 2019 dan Konsolidasi Mahasiswa Cilegon di Aula Gedung DPRD, Sabtu (28/12/2019).
Dalam pertemuan tersebut, para aktivis mahasiswa ini memberikan penilaian dan memberikan raport merah terhadap kinerja Pemerintah Daerah dan juga pembangunan Kota Cilegon.
Ketua PC PMII Kota Cilegon, Edi Djunaidi mengatakan, acara ini diselenggarakan atas dasar kegelisahan mahasiswa Cilegon dengan perkembangan dan pembangunan yang ada di Kota Cilegon. Khususnya megaproyek Pelabuhan Warnasari dan Jalan Lingkar Utara (JLU) dan banyak program lainnya yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021, namun hingga kini belum terlaksana.
“Maka kami mendorong pemerintahan Kota Cilegon untuk menuntaskan program yang telah dibuat. Kami berharap momen akhir tahun ini sebagai ajang evaluasi atas apa yang telah dilakukan dan membuat rumusan-rumusan agar Cilegon lebih baik,” ujar Edi kepada wartawan.
Sementara itu, Ketua DPC GMNI Kota Cilegon Syaihul Ihsan menyebutkan, capaian RPJMD Kota Cilegon 2016-2021 gagal total, karena hingga kini tidak terselesaikan. Dikatakannya, hal tersebut mengakibatkan banyak pembangunan di Kota Cilegon tidak terealisasi untuk kesejahteraan rakyat.
Menyikapi hal tersebut, ditegaskan Syaihul Ihsan, mahasiswa hadir melakukan kritik kepada Pemerintah Kota Cilegon baik kepada eksekutif, legislatif maupun yudikatif, agar wajib pro rakyat.
“Proses pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon berlangsung tinggi namun hanya menguntungkan oligarki di Cilegon. Salah satu prasyarat dari keberlangsungan pertumbuhan ekonomi ini adalah adanya jaminan stabilitas ekonomi politik di Cilegon, dan peranan ini hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Cilegon. Pemerintah daerah dapat menggunakan aparatur negara mereka untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu, ada persoalan yang fundamental pemerintah harus hadir di gubuk-gubuk si miskin, Pemerintah Daerah Cilegon harus perhatikan buruh, petani dan nelayan,” tegasnya.
Hal senada diungkapkan Ketua HMI Cabang Cilegon Rikyl Amri. Dijelaskannya, bahwa tujuan acara refleksi akhir tahun 2019 ini untuk mengkritisi program- program Pemerintah Kota Cilegon.
“Salah satunya tuntaskan RPMJD Kota Cilegon, selesaikan kasus JLS, keterbukaan informasi raport merah dari Provinsi Banten, dan tuntaskan pajak mobil dinas di wilayah Pemkot Cilegon, dan kita akan terus kawal program-program lainnya yang masih mandeg,” ucap Rikyl.
Selain itu, Ketua PD KAMMI Kota Cilegon, Ammar Abudzar juga menegaskan, refleksi akhir tahun ini sebagai bentuk partisipasi mahasiswa dalam mengingatkan para orangtua yang sedang menjabat agar tidak lupa dengan rakyatnya, terutama masalah mendasar yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Seperti kondisi kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan rakyat dan lainnya yang masih tidak sesuai dengan ekspektasi. Padahal APBD Kota Cilegon melimpah dengan keberadaan ratusan industri raksasa. Maka kami menilai selama 2019 pembangunan-pembangunan yang ada di Kota Cilegon tidak pro terhadap rakyat,” tegas Ammar.
Setelah menggelar dialog publik, para mahasiswa ini kemudian menggelar aksi turun ke jalan di Tugu Landmark, yakni melakukan penggalangan dana untuk membantu Pemkot Cilegon dalam membayar pajak. Dimana diketahui beberapa mobil dinas di lingkungan Pemkot Cilegon sempat dikabarkan menunggak bayar pajak kendaraan hingga Desember 2019 ini. (*/Ilung)
