Gelar Pertemuan, Masyarakat Soroti Sejumlah Kejanggalan JLU Cilegon

CILEGON – Aliansi Masyarakat Peduli Jalan Lingkar Utara (AMP JLU) menggelar pertemuan dengan puluhan Lembaga Masyarakat di Kota Cilegon untuk menyoroti kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam tahap awal pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU), Kamis (26/12/2019).

Diketahui, megaproyek pembukaan akses jalan baru yang melewati 4 wilayah kecamatan dan 8 kelurahan dengan panjang 12,6 KM ini, dalam proses awal pembangunannya dinilai banyak kejanggalan.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu aktivis senior Hilman. Ia mengatakan dalam pelaksanaan pembangunan JLU paket 2 dan 1 Kecamatan Grogol tidak ada papan nama kegiatan dan masih ada persoalan administrasi dalam pembebasan lahan. Padahal dana yang digelontorkan oleh Pemkot Cilegon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) di tahap awal ini, mencapai puluhan miliar rupiah.

Kartini dprd serang

“Hal ini menunjukan pihak Dinas PUTR Kota Cilegon memaksakan pelaksanaan proyek JLU, ditambah lagi dalam pembebasan tanah masih banyak masyarakat yang belum mau merelakan tanahnya untuk pembangunan JLU, karena harga yang belum cocok dengan luas lahan atau bangunan yang dimilikinya. Kemaren juga ada kejadian dalam penurunan alat berat sampai tiba di lokasi pembangunan JLU sampai merusak aspal jalan, ini kan merugikan masyarakat,” ungkapnya.

Begitu juga yang dikatakan oleh Ketua LSM Grogol, Luthfi Abdullah yang mengkritisi kontraktor pelaksana PT. Monodon Pilar Nusantara tidak melakukan sosialisi proyek terlebih dahulu kepada masyarakat Grogol, sesuai dengan undang- undang Keterbukaan Informasi Publik, Nomor 14 tahun 2008.

“Saya sangat menyayangkan pada perusahaan pemenang tender dengan tidak melakukan komunikasi dengan baik kepada seluruh masyarakat Kecamatan Grogol yang terdampak dalam pembangunan JLU ini, hal ini menimbulkan polemik sosial di kalangan masyarakat, terbukti gejolak sosial telah terjadi di masyarakat,” tegasnya.

“Jangan hanya berkomunikasi dengan segelintir orang saja dari kalangan masyarakatnya. Jangan hanya berorientasi sekedar mementingkan aspek bisnis nya saja tetapi harus mengedepankan aspek sosial dan hukum,” tandasnya. (*/Ilung)

Polda