Dikunjungi Komisi VIII DPR RI, Al- Khairiyah Dorong Pemerataan Politik dan Pendidikan
CILEGON – Belasan anggota DPR RI Komisi VIII kunjungi Al-Khairiyah dalam rangka kunjungan kerja spesifik dalam membahas isu isu terhangat seperti eksistensi pendidikan madrasah dan pondok pesantren.
Dalam kunjungan kali ini, Yandri Susanto, Ketua Komisi VIII DPR RI membahas banyak hal termasuk masalah akreditasi, Ia menginginkan status madrasah yang sama dengan sekolah formal pada umumnya.
“Pertama masalah akreditasi, kemudian masalah status MDTA itu kalau bisa disetarakan dengan pendidikan formal, dia bukan informal termasuk kalau seperti itu maka anggarannya akan ada, karena memang betul pendidikan dasar itu menjadi penting untuk generasi penerus kita,” kata Yandri Susanto, Selasa, (7/12/2021).
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah, Ali Mujahidin menuturkan hadirnya Komisi VIII di Al-Khairiyah diharapkan dapat menjawab masalah masalah pendidikan terutama Madrasah Diniyah dan pondok pesantren.
“Kita menyampaikan supaya ada perhatian yang seimbang kaitan dengan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA), karena yang lain udah ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Diniyah belum, kami minta Diniyah diberikan keseimbangan, kan jumlahny banyak tuh 200.000 lebih,” kata Haji Mumu.
Haji Mumu juga mengatakan mendorong langkah langkah Pemerintah Kota Cilegon untuk dalam rangka mengajak industri untuk lebih memperhatikan pendidikan terutama Madrasah.
“Isu besarnya kita minta kesetaraan antara pendidikan umum dan pendidikan madrasah diperlakukan sama, dari segi perlakuan, tidak di beda bedakan, biar sama lah,” kata Haji Mumu.
Senada dengan Haji Mumu, Wakil Ketua Umum I (Waketum) PB Al-Khairiyah Udin Saparudin menuturkan Al-Khairiyah harus mendapatkan ruang di Kementrian Agama (Kemenag), Udin menganggap selama ini ruang Al-Khairiyah untuk bergabung dipersempit.
“Orang orang Al-Khairiyah hari ini ruangnya dipersempit, bahkan untuk posisi posisi strategis hampir tidak ada, jangan hanya sebagai pelengkap penderita, jangan sampai hanya pelengkap saja, oke lah NU sekian persen, Al-Khairiyah sekian persen, Muhammadiyah sekia persen, orang MA sekian persen, itu rasa keadilan,” kata Udin.
Koordinator Korps HMI (Kahmi) Banten ini mengharapkan Kemenag tidak hanya menjadi milik golongan tertentu saja.
“Karena adanya Kemenag ini bukan untuk golongan, tapi semua. Kalau ke depan Kemenag ini mau menjadi yang terbaik ya justru harus terbuka lah,” pungkasnya. (*/Ihsan)
