CILEGON — Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon bersama PT Krakatau Posco menggelar Workshop “for Strengthening Industrial Relations and Update Indonesia Labor Law to Business Partner” guna memperkuat sinergi pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, Rabu (22/4/2026) kemarin.
Kegiatan tersebut diikuti jajaran HRD dan business partner, dengan materi yang mencakup pembinaan hubungan industrial hingga pembaruan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.
Kepala Disnaker Kota Cilegon, Sri Widayati, menegaskan bahwa penguatan hubungan industrial menjadi kunci menjaga stabilitas dunia usaha, khususnya di kota industri seperti Cilegon.
“Cilegon sebagai kota industri memiliki tantangan ketenagakerjaan yang dinamis. Hubungan industrial yang harmonis bukan hanya kebutuhan, tetapi keharusan. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan seluruh pelaku industri memahami regulasi serta mampu membangun komunikasi yang konstruktif antara pekerja dan pengusaha,” ujarnya.
Ia menambahkan, kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan harus dipandang sebagai strategi keberlanjutan usaha.
“Kepatuhan bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi investasi jangka panjang untuk mencegah perselisihan, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif,” katanya.
Sementara itu, HR Department Head PT Krakatau Posco, Ilham Bashirudin, menyampaikan bahwa workshop tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
“Sebagai perusahaan industri besar, kami menyadari pentingnya membangun hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan. Workshop ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat pemahaman regulasi, serta meningkatkan kapasitas tim HR dan business partner,” ungkapnya.
Menurut Ilham, sinergi dengan pemerintah, khususnya Disnaker, menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang stabil.
“Kami percaya kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah akan menghasilkan praktik ketenagakerjaan yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan pekerja,” tuturnya.***
