Apa yang menjadi penilaian Ismatullah diamini juga oleh Idad Zaldad, Pembina Himpunan Pemuda Al-Khairiyah (HPA) Cilegon. Menurut Idad, masyarakat berhak memberikan koreksi dan penilaian terhadap kerja dan pengelolaan Masjid Agung serta Islamic Center, karena dua fasilitas tersebut dibangun dari dana APBD Kota Cilegon.
“Wajar ada keinginan untuk dievaluasi, karena kan dibangun dari uang rakyat,” ujar Idad.
Idad juga ikut menyoroti pengelolaan Masjid Agung dan Islamic Center yang dinilai kurang tepat, karena terlalu komersil, seperti penerapan tarif parkir dan penyewaan gedung untuk hajatan pernikahan.
“Ini kan dibangun melalui uang rakyat dan peruntukannya sebagai fasilitas ibadah, sebaiknya pengelolaan Masjid dan Islamic Center itu harus transparan dan terbuka untuk semua ummat. Seperti ada biaya parkir dan uang sewa gedung pernikahan, itu terlalu mengkomersilkan fasilitas ibadah, seharusnya sarana ibadah itu dibebaskan dan jangan membebani umat, terbuka saja jangan ekslusif sehingga hanya yang punya uang yang boleh menggunakan sarana ibadah, kan kurang tepat,” ujar Idad.
Idad yang juga Camat Cilegon ini berharap pengurus dan pengelola Masjid Agung dan Islamic Center Cilegon mau berbenah diri dan melakukan evaluasi, sesuai dengan semangat transparansi dan profesionalisme yang diusung oleh Pemimpin Baru Kota Cilegon. (*/A.Laksono)
