Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo, Ketua PB Al-Khairiyah Apresiasi Kedaulatan Pangan hingga Rencana Kuliah Gratis

CILEGON — Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah Ali Mujahidin, atau yang akrab disapa Haji Mumu menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sejumlah arah kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian dan kedaulatan nasional.

Menurut Haji Mumu, capaian pemerintah tidak hanya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga dari kebijakan strategis di sektor pangan, energi, pengelolaan aset negara, pemberantasan korupsi hingga pendidikan.

“Ini bukan sekadar soal program pemerintah. Ini menyangkut arah masa depan bangsa,” kata Haji Mumu dalam keterangannya.

Ia menilai sektor pangan menjadi salah satu agenda penting selama dua tahun pemerintahan Prabowo. Pemerintah sebelumnya menargetkan swasembada pangan dalam beberapa tahun, sementara Presiden Prabowo menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pada sejumlah komoditas pangan strategis.

Haji Mumu mengatakan peningkatan produksi pangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petani. Menurut dia, keberhasilan menjaga ketersediaan pangan tidak cukup hanya diukur dari produksi, tetapi juga dari kondisi ekonomi masyarakat yang bekerja di sektor pertanian.

“Kalau negara mampu menyediakan pangan dari kekuatan sendiri, maka sesungguhnya negara sedang membangun benteng kedaulatannya,” ujarnya.

Di sektor energi, Haji Mumu mengapresiasi kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor sekaligus meningkatkan produksi energi dalam negeri dan pengembangan energi baru terbarukan.

Ia menilai pengembangan biodiesel, termasuk rencana B50, serta peningkatan produksi minyak dan gas perlu diikuti dengan pengembangan energi surya, panas bumi dan sumber energi terbarukan lainnya.

“Energi adalah soal kedaulatan. Negara yang terlalu bergantung pada energi dari luar akan selalu memiliki kerentanan,” katanya.

Haji Mumu juga menyoroti pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang dinilai memiliki peran strategis dalam mengelola aset dan modal negara.

Menurut dia, pengelolaan aset strategis harus dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

“Jangan sampai kekayaan alam kita hanya berhenti sebagai bahan mentah. Nilai tambahnya harus kembali kepada rakyat dan memperkuat ekonomi nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, semakin besar aset yang dikelola negara, semakin kuat pula kebutuhan terhadap pengawasan dan tata kelola yang baik agar pengelolaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, Haji Mumu menilai pemberantasan korupsi dan penertiban aset negara harus menjadi bagian penting dalam pembangunan. Menurut dia, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten tanpa membedakan latar belakang maupun posisi seseorang.

“Penegakan hukum harus konsisten. Siapa pun yang melakukan pelanggaran harus diproses sesuai hukum,” tegasnya.

Menurut Haji Mumu, efisiensi anggaran dan penyelamatan aset negara juga perlu terus dilakukan karena setiap anggaran yang dikelola pemerintah pada akhirnya merupakan sumber daya publik yang harus dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat.

Sementara di bidang pendidikan, Haji Mumu memberikan perhatian terhadap rencana pemerintah memperluas akses pendidikan tinggi hingga menuju pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN).

Ia menilai kebijakan tersebut memiliki arti penting karena pendidikan tinggi dapat membuka kesempatan bagi masyarakat dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas sosial.

“Kalau negara mampu membuka akses pendidikan tinggi seluas-luasnya, maka negara sedang menanam investasi untuk masa depan,” katanya.

Meski demikian, Haji Mumu mengingatkan agar rencana pendidikan tinggi gratis disiapkan dengan perencanaan yang matang, terutama terkait kemampuan anggaran, mekanisme pelaksanaan, kapasitas perguruan tinggi dan kualitas pendidikan.

Menurut dia, pendidikan gratis tidak boleh dimaknai sebagai penurunan kualitas layanan pendidikan.

“Gratis bukan berarti murahan. Justru karena menyangkut masa depan generasi bangsa, pendidikan harus semakin berkualitas, inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.

Haji Mumu mengatakan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo sebaiknya dilakukan secara objektif. Program yang berjalan baik dapat diapresiasi, sedangkan kebijakan yang belum optimal perlu dikritisi dan diperbaiki.

“Setiap cita-cita besar membutuhkan proses. Tidak semua program bisa selesai dalam satu malam. Yang penting arah kebijakannya jelas, pelaksanaannya konsisten dan manfaat akhirnya benar-benar dirasakan rakyat,” ujar Haji Mumu.

Ia menambahkan, pembangunan nasional perlu ditopang oleh kemandirian ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan moralitas bangsa.

“Indonesia yang maju adalah Indonesia yang mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri, mengelola kekayaannya dengan amanah, memberikan pendidikan yang layak bagi generasinya, serta memastikan hukum bekerja untuk semua,” katanya.***