JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), penyerahan surat tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Muzani mengatakan dalam keterangan resminya Kamis (12/11/2026), kedatangan Gibran bertujuan menyampaikan surat pengunduran diri sekaligus meminta agar proses administrasi dan tindak lanjutnya segera dilakukan oleh MPR.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani.
Ia juga mengungkapkan bahwa surat pengunduran diri dengan isi serupa telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ujarnya.
Dalam pertemuan dengan pimpinan MPR, Gibran disebut meminta agar surat pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.
Penyerahan surat tersebut menjadi langkah formal yang dilakukan Gibran setelah sebelumnya menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.
Sebelum kedatangan Gibran ke MPR, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah mengonfirmasi adanya pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden tersebut.
Setelah bertemu Prabowo, Gibran kemudian menuju kompleks parlemen di Senayan untuk menemui pimpinan MPR.
Dengan diterimanya surat pengunduran diri tersebut, MPR selanjutnya akan memprosesnya melalui mekanisme kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengunduran Diri di Tengah Polemik Suket Pendidikan
Pengunduran diri Gibran berlangsung setelah polemik mengenai dokumen penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri yang digunakan saat proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Persoalan tersebut sebelumnya menjadi objek gugatan warga bernama Subhan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dalam proses hukum yang berlanjut hingga tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah serta batal demi hukum.
Putusan itu kemudian ditindaklanjuti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menjadi bagian dari rangkaian polemik tersebut.
Dalam pertimbangan putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan Gibran.
Rangkaian persoalan hukum tersebut kemudian memunculkan desakan agar Gibran mundur atau menghadapi proses pemakzulan.***
