CILEGON – Anggota DPRD Kota Cilegon ini sepakat terkait rencana Walikota yang ingin ada perbaikan soal Tenaga Harian Lepas (THL), di Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. Khususnya dibeberapa hal, terutama soal payung hukum perekrutannya.
Beberapa hal seperti pengangkatan yang diberi dasar payung hukum, analisis kinerjanya dan kedisiplinan perlu diawasi untuk pegawai tidak tetap (PTT) seperti THL, TKK, dan seterusnya.
“Saya mendukung program Walikota dan Wakil Walikota soal pengangkatan TKK, dan THL diberi Perwal. Bila perlu diperdakan supaya lebih kuat,” kata Anggota DPRD Kota Cilegon Rahmatullah, Minggu (14/03/2021).
Ia pun meminta, agar Walikota melakukan analisa dan evaluasi terhadap kinerja para THL dan TKK. Serta, prosedurnya tetap melalui mekanisme aturan kepegawaian.
“Apabila ada THL yang kedisiplinannya rendah, atau tidak bisa dilakukan pembinaan. Maka akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” kata politisi Partai Demokrat ini.
Sebelumnya, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan, pengawasan yang dilakukan para pemeriksa masih perlu dibenahi, soal keuangan Pemkot, seperti menyangkut pengawasan terhadap anggaran belanja honor .
Dimana, belanja honor PTT seperti THL terbilang menyedot anggaran yang fantastis, itu terjadi karena tidak ada kontrol perekrutan THL, sehingga kebablasan dilakukan oleh OPD dan Kelurahan. Apalagi, kesewenang-wenangan itu makin menjadi karena tidak ditopang payung hukum yang jelas.
“Perekrutan THL kemarin kan kita tahu situasi dan kondisinya, sepengetahuan saya PAD kita Rp 725 miliar. Kita tidak bicara DAK, DAU, belanja pegawainya cukup besar. Kenapa ini bisa terjadi? Yang terjadi itu karena perekrutan THL selama ini tidak diketahui oleh Sekda dan disetujui Walikota. Jadi mereka OPD, Lurah misalnya bisa narik sendiri,” kata Walikota.
Menurutnya, perekrutan THL tersebut harus ditertibkan dan dibatasi, sebab Ia menganalisa ada belanja honor yang tidak sama sekali dianggarkan, namun perekrutannya dilakukan terus menerus. (*/A.Laksono).
