CILEGON – Lintas Komisi DPRD Cilegon memanggil OPD terkait seperti Disnaker, DPMPTSP, DLH, Dinsos untuk mengevaluasi kaitan dengan aspek sosial, lingkungan dan ketenagakerjaan atas manfaat dari investasi Project PT Lotte.
Ketua Komisi II Faturohmi menyebut investasi Lotte belum seluruhnya berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.
Karena itu, Lintas Komisi mengevaluasi OPD terkait, untuk menjalankan tugas fungsinya secara tegas berkaitan dengan program-program pemerintah atas hadirnya investasi PT Lotte yang masih menjadi keluhan masyarakat Cilegon.
“Banyaknya keluhan dari masyarakat soal rendahnya serapan tenaga kerja dan soal rendahnya kesempatan bagi pengusaha sekitar. Ini yang menjadi catatan kami untuk investasi yang ada di Lotte,” ujarnya usai rapat, Jumat (31/3/2023).
Pada prinsipnya lanjut Faturohmi, DPRD Cilegon mengapresiasi dan turut serta menjaga investasi sebagaimana yang diharapkan Kepala BKPM RI, akan tetapi pihaknya juga menuntut tanggung jawab PT Lotte terhadap lingkungan sekitar.
Kemudian soal serapan yang katanya sudah mencapai 38 persen kata dia, itu perlu evaluasi.
Bahkan dokumen AMDAL juga perlu dibedah kembali mengingat dokumen AMDAL adalah hulu dari persoalan ini.
“Nanti kita minta DLH membedah lagi untuk memastikan apakah pernyataan, tanggung jawab dan lainnya dari perusahaan sudah dijalankan?” tuturnya.
Karena, itu OPD terkait seperti Disnaker, DLH, DPMPTSP, Dinsos untuk memperkuat tugas pokok dan fungsinya, sehingga program-program strategis pemerintah daerah bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat Kota Cilegon. (*/Wan)
