CILEGON – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Cilegon, meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Cilegon dengan nilai Rp 7,4 miliar yg sudah berlangsung pada tahun 2016 lalu.
Ketua Kebijakan Publik KAMMI Kota Cilegon, Haerul Hakim mengatakan, proyek Median JLS yang dikerjakan oleh PT Dasama Limas yang merupakan perusahaan asal Bandung, Jawa Barat ini dinilai mengalami mark-up proyek.
“Proses penyelidikan proyek JLS tersebut dilakukan sejak dua bulan yang lalu oleh kejati. Penyelidik telah memintai keterangan sejumlah pihak terkait termasuk Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cilegon Nana Sulaksana,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum KAMMI Kota Cilegon, Ammar Abu Dzar, menyikapi terindikasinya korupsi pada proyek median jalan JLS dan mendukung Kejati Banten mengusut tuntas kasus ini.
Ia juga meminta kepada Kejati agar serius dalam melakukan proses penyidikan dan segera menyelesaikan kasus tersebut karena kasus ini sudah yang sudah adanya P21 (Surat Perintah Penyidikan)
“Segala bentuk tindakan korupsi tentu tidak dapat dibenarkan. Apalagi pembangunan ini adalah amanat rakyat yang pastinya menggunakan uang rakyat. Cilegon ini sudah 19 tahun yang artinya sudah dewasa. Tentunya harus dibarengi dengan kedewasaan dalam bertindak para pemangku kebijakan yang harusnya berorientasi penuh pada kepentingan masyarakat Cilegon,” paparnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan di usia ke 19, Kota Cilegon tentu sangat disayangkan adanya praktik korupsi di JLS, mengingat dengan kasat mata saja dapat dilihat jalan di JLS banyak yang rusak dan berlubang yang mengakibatkan seringnya terjadi kecelakaan.
“Cilegon harus mulai berbenah diri dan menjalankan dengan jujur dan adil agar masyarakat Cilegon bangga akan kinerja Kota Cilegon mengingat sebentar lagi Kota Cilegon akan merayakan ulang tahunya yang ke-19, ya kalo ada korupsi di tubuh pemerintah gimana rakyat mau bangga,” kecamnya.
Momen HUT kali ini, mahasiswa akan menggalang kekuatan untuk turun ke jalan mendesak pengusutan kasus ini.
“Tentu ini menjadi point evaluasi KAMMI untuk 19 tahun Kota Cilegon, yang akan kami sampaikan nanti saat turun kejalan,” pungkasnya. (*/Temon)
