CILEGON – Kegaduhan pengelolaan parkir di UPTD Pasar Baru Kranggot Cilegon dinilai sebagai dampak plin-plan dan inkonsistensi Kepala Daerah yang berubah-ubah.
Aktivis muda Fahmi Rizal menilai, kejadian kegaduhan itu merupakan dampak dari kurang seriusnya pemerintah, dalam berkomitmen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penataan pasar.
“Yang kita sudah sama-sama tahu bahwa awal Maret tahun ini, hal itu muncul ketika sidak Walikota Helldy di pasar. Jika memang Pemerintah berkomitmen dan dilakukan dengan baik, saya yakini masyarakat pun pasti menerima. Karena memang ujungnya untuk kenyamanan masyarakat,” kata pemuda yang masih berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Untirta ini, Jum’at (30/07/2021).
Fahmi menilai, Helldy – Sanuji masih plin-plan dan belum serius dalam komitmen memperbaiki masalah yang ia sudah ketahui seperti soal kesemwarutan pasar Kranggot dan sampah.
“Seperti kemarin salah satu aksi kami (Organisasi Lingkungan Organic) di bulan Juni soal kegiatan pembuangan sampah di bekas galian C, sampai sekarang belom ada perkembangan. Ini sudah sebulan lebih kami setiap Minggu rutin ngecek ke lokasi,” ujar pemuda yang ikut di salah satu organisasi Lingkungan di Cilegon ini.
Baginya, ini masalah komitmen dari Walikota dan Wakil Walikota untuk menyelesaikan masalah yang ada di Cilegon. Untuk mewujudkan Cilegon baru dan modern.
“Jangan sampai masyarakat berasumsi bahwa Pemerintah Kota Cilegon plin plan dalam berkomitmen memperbaiki,” pungkasnya. (*/A.Laksono).
