Keluarga Ini Tinggal di Gubuk dan Putus Sekolah, Pemkot Cilegon Dinilai Gagal

BPRS CM tabungan

CILEGONKota Cilegon, yang dikenal sebagai Kota Dolar, nampaknya belum menjadi tempat yang nyaman untuk masyarakatnya dapat hidup sejahtera. Hal itu terlihat dengan tingginya angka tingkat pengangguran terbuka (TPT). Selain itu, masih banyak didapati warga Cilegon yang hidup kurang sejahtera bahkan tergolong miskin.

Contoh kecil terjadi di Desa Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon. Kehidupan pahit harus ditelan mentah-mentah oleh Selamet Sudiyono (51). Ia merupakan seorang duda yang mempunyai dua anak laki-laki.

Selamet yang bekerja sebagai buruh serabutan memiliki kondisi rumah yang masuk sebagai kategori rumah tidak layak huni (RUTILahu), tapi ironisnya, ia kurang mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Daerah. Hal itu berdasar, lantaran Selamet tidak memiliki tanah pribadi.

Kamal (16), putra sulung dari Selamet, yang saat ini sedang Sekolah di Kelas 3 SMK Pelayaran. Ia Sekolah, bukan berarti bentuk kemampuan Selamet dalam membiayainya, namun itu hasil dari biaya swadaya masyarakat yang iba terhadapnya, bukan dari Pemerintah Daerah Kota Cilegon.

Loading...

Kemudian putra keduanya Riyansyah (12), ia terpaksa harus putus sekolah di kelas 6 SD, lantaran ayahnya sudah tidak mampu lagi membiayai. Karena bantuan swadaya dari masyarakat diberikan untuk kepentingan sekolah kakaknya.

Melihat kondisi itu, Sekretaris PC NU Kota Cilegon yang juga merupakan Anggota DPRD Provinsi Banten, Umar Bin Barmawi menilai bahwa program Pemerintah Daerah Kota Cilegon dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan masih kurang dan perlu dimaksimalkan.

Karena kata Umar, Kota Cilegon yang dikenal sebagai wilayah industri tapi di sisi lain masih ada masyarakatnya yang belum mendapatkan program pemerintah.

“Di Kota yang dikenal sebagai Kota Dolar tapi di sisi lain masih ada masyarakat yang belum mendapatkan program pemerintah,” tegas Umar kepada Fakta Banten. Sabtu, (7/12/2019).

Diakuinya, yang telah mendatangi kediaman Selamet, menilai sosialisasi program pemerintah harus dimasifkan sehingga Pemerintah Daerah mendapatkan validasi data yang akurat. (*/Qih)

KPU Pdg Coklit
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien