CILEGON – Kualitas kinerja pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon terus mengalami peningkatan sangat signifikan.
Hal itu terlihat dari capaian kinerja makro dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terjadi sejak dua tahun terakhir, bahkan pada tahun 2022 melesat hingga menembus 73,95 persen atau yang tertinggi sejak 9 tahun terakhir.
Diketahui, berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon dan atau dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kinerja pembangunan Pemkot Cilegon hingga tahun kedua kepemimpinan Wali Kota Helldy Agustian terus mengalami peningkatan.
Pada tahun 2022, IPM Kota Cilegon mencapai 73,95 point atau meningkat sebesar 0,6 dari tahun 2021.
Kenaikan angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak kurun waktu 9 tahun terakhir. Kenaikan angka IPM itu diiringi dengan menurunnya angka pengangguran terbuka hingga sebesar 8,1 persen pada tahun 2022.
Angka tersebut sudah melampaui target RPJMD yang menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 9 persen pada tahun 2026.
“Berdasarkan data Beppeda Kota Cilegon, tingkat kemiskinan di Kota Cilegon juga lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Dimana, pada tahun 2022 sebesar 3,64 persen, sementara provinsi sebesar 6,16 persen dan nasional sebesar 9,54 persen,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Cilegon Agus Zulkarnaen saat menyampaikan data Bappeda Kota Cilegon terkait tingkat pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Cilegon, Senin 17 Juli 2023.
Dijelaskan Agus, gini ratio Kota Cilegon juga mengalami penurunan yang angkanya sangat signifikan, bahkan terbesar dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten.
“Gini ratio Kota Cilegon pada tahun 2022 sebesar 0,318 atau turun sebesar 0,045 dari tahun 2021,” jelasnya.
Terkait penanganan kerusakan jalan, tambah Agus, dari hasil survei kemantapan jalan, prosentase jalan mantap dengan kategori baik dan sedang pada tahun 2022 mencapai 88,47 persen atau meningkat sebesar 0,17 persen dibandingkan tahun 2021.
“Sementara untk kinerja serapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terus ditingkatkan melalui monitoring dan evaluasi secara intensif, sehingga SILPA di tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2021. Realisasi belanja pada tahun 2021 mencapai 75,1 persen dengan SILPA mencapai 469,42 miliar. Pada tahun 2022 realisasi belanja meningkat menjadi 83 persen dengan SILPA yang menurun juga yaitu sebesar 321,89 miliar,” tambahnya.
Sementara itu, terang Agus, Pemkot Cilegon juga terus berupaya untuk melakukan pemeliharaan Jalan Lingkar Selatan (JLS) dengan mencari sumber-sumber pembiayaan, terutama diluar APBD.
“Pada tahun 2022, Pemkot Cilegon mengalokasikan anggaran pemeliharaan sebesar Rp 1 miliar dan didukung dari partisipasi industri berupa bantuan aspal plastik untuk pemeliharaan JLS sepanjang 2.691 meter persegi. Upaya koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat melalui Kementrian PUPR juga terus dilakukan, sehingga pada tahun 2023, Kota Cilegon mendapatkan anggaran untuk peningkatan JLS sebesar Rp 112 miliar yang saat ini dalam proses lelang,” terangnya.
Lebih jauh, Agus memaparkan, prioritas pembangunan ditahun 2022 fokus pada peningkatan daya saing SDM, pemerataan kesejahteraan dan pelayanan pemerintahan.
Atas dasar itu, maka belanja tahun 2022 lebih besar pada urusan sosial kemasyarakatan, diantaranya bantuan beasiswa pendidikan, pelatihan dan pemagangan tenaga kerja, pendampingan dan pemberdayaan UMKM, perluasan cakupan JKN dan lainnya. Dengan demikian, maka rekening belanjanya lebih banyak menggunakan belanja operasional yang mencakup belanja barang jasa, hibah dan bantuan sosial.
“Sementara terkait realisasi janji kampanye Wali Kota (Helldy Agustian-red), khususnya tentang pembangunan taman, secara bertahap pemerintah telah merealisasikan dalam APBD. Hingga tahun 2022 telah dibangun 5 taman kecamatan di Purwakarta, Jombang, Ciwandan, Cibeber dan Cilegon. Untuk taman di Kecamatan Pulomerak sudah tersedia lahannya dan akan dibangun di tahun 2024. Terkait pembangunan taman kelurahan hingga tahun 2022 telah dibangun 11 taman kelurahan, sebanyak 4 taman kelurahan akan dibangun di tahun 2023 dan 2 taman kelurahan sedang dalam proses izin pemanfaatan lahan,” paparnya.
Mengakhiri penjelasannya, Agus mengatakan bahwa sebagai bagian dari program prioritas pada RPJMD tahun 2021-2026, target penyelesaian penyediaan ruang terbuka publik kelurahan dan kecamatan adalah di tahun 2026.
“Pemerintah daerah melalui Dinas PUPR telah melakukan berbagai upaya untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Sebagai tindak lanjut dari Surat Teguran yang disampaikan oleh pemerintah kepada pihak ketiga, yang bersangkutan telah menyatakan kesanggupan penyelesaian temuan BPK tersebut paling lambat 25 Juli 2023,” katanya. (*/Red)
