CILEGON – Ketua KNPI Kota Cilegon, Idho Meilano, menyoroti kebijakan penggunaan anggaran daerah untuk pengadaan baju dinas bagi anggota DPRD.
Ia menilai bahwa di tengah keterbatasan keuangan daerah, anggaran harus digunakan secara bijak demi kepentingan masyarakat.
“Kita masih meyakini anggota dewan sebagai wakil rakyat atau masyarakat Kota Cilegon mampu menggunakan anggaran secara bijak dan efisien untuk masyarakat,” ujarnya, Rabu (26/2/2025).
Menurutnya, keputusan untuk tidak menggunakan anggaran daerah untuk baju dinas adalah langkah yang populis dan menunjukkan kepedulian terhadap kondisi keuangan daerah.
“Dengan tidak menggunakan anggaran biaya baju dinas itu sebagai langkah yang bagus, langkah yang populis,” tambahnya.
Ia juga menyoroti defisit anggaran Kota Cilegon serta keterlambatan pencairan honor guru honorer madrasah.
Dalam situasi ini, ia menilai DPRD seharusnya mengikuti langkah Walikota dan Wakil Walikota yang tidak menggunakan anggaran untuk baju dinas.
“Di tengah isu tidak cairnya honor guru honorer madrasah dan lainnya dan di tengah isu defisit anggaran di Kota Cilegon, seharusnya anggota dewan juga mengikuti langkah yang sama dengan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon untuk tidak menggunakan anggaran baju dinas,” imbuhnya.
Idho mengapresiasi jika anggota DPRD menggunakan dana pribadi untuk baju dinas mereka, karena hal itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
“Dengan memilih menggunakan anggaran pribadinya untuk membuat pakaian dinas sendiri dan saya apresiasi jika diikuti oleh para anggota dewan,” pungkasnya.
KNPI Kota Cilegon berharap efisiensi anggaran ini menjadi langkah awal untuk memastikan APBD lebih fokus pada kebutuhan prioritas masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. (*/ARAS)
