KPU Cilegon Anggap Regulasi dan Tahapan Pilkada Serentak 2017 Lebih Baik

Gerindra Nizar

CILEGON – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon Fatullah Hasyim menilai bahwa regulasi dan tahapan yang terdapat dalam Pilkada Serentak Nasional pada gelombang kedua di Tahun 2017 lebih baik dibanding dengan Pilkada Serentak pada gelombang pertama 2015 lalu.

Hal tersebut disampaikan Fatullah saat melakukan jumpa pers dalam acara Uji Kompetensi Wartawan di Hotel The Royale Krakatau Cilegon, Jum’at, 17 Maret 2017.

“Pilkada gelombang 2 yang diikuti oleh 101 daerah yang ada di Indonesia, secara regulasi senantiasa mengalami perbaikan-perbaikan,” ungkap Fatullah.

Fraksi serang

Perbaikan tersebut diantaranya adalah adanya regulasi yang mengatur tentang keterpaduan antar penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Panwaslu dalam melakukan tahapan-tahapan Pilkada.

Fraksi

“Jika ada kekeliruan dalam menjalankan tahapan, maka bisa langsung melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kota untuk langsung melakukan perbaikan-perbaikan,” lanjut Fatullah

Sementara menurut dirinya ada beberapa hal juga dalam tahapan dan regulasi yang membuat rancu terhadap proses penyelenggaraan pemilu serta kewenangan, salah satu contohnya adalah persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berbasis Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), bahwa persoalan kependudukan bukan menjadi tugas dan wewenang penyelenggara pemilu, namun merupakan wewenang dari pemerintah daerah. Sementara dalam Pilkada serentak gelombang kedua ini menjadi tugas dari KPU dalam teknis penyelenggaraan.

“Rancu karena DPT berbasis terhadap e-KTP, makanya terdapat kewenangan yang harusnya bukan dilakukan oleh kami sebagai penyelenggara,” ungkap Fatullah

Dirinya juga menyatakan bahwa persoalan DPT berbasis e-KTP harus menjadi catatan dan evaluasi dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah agar kedepan penyelenggara pemilu jangan sampai mengerjakan persoalan yang tidak menjadi kewenangannya.

“Harus jadi evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, kedepan jangan sampai persoalan kependudukan ini menjadi kewenangan penyelenggara pemilu,” ungkapnya. (*)

Gerindra kuswandi