CILEGON – Makin maraknya kasus suap menyuap di negeri ini, dibuktikan dengan banyaknya pejabat pemerintah daerah yang terjaring kasus suap atau korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di berbagai daerah di Indonesia dan salah satunya Kota Cilegon.
Hal ini, menjadi salah satu barometer buruknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini, atau disebut sebagai ‘trust and confidence in national government’. Predikat tersebut, dikeluarkan oleh ‘Organitation For Economic Co-operation and Development’ (OECD) seperti disebutkan dalam buku yang berjudul Government at a Glance 2017.
Dua kali Walikota Cilegon yang tersandung kasus korupsi, dan juga kasus terbaru dugaan korupsi dana hibah Pemkot Cilegon yang digulirkan untuk Koperasi Karya Praja Sejahtera, dinilai oleh aktivis mahasiswa Cilegon akan membuat semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Cilegon.
Ketua Departemen Kebijakan Publik Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Cilegon, Ammar Abu Dzar, memberikan pandangannya dalam momen Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh setiap 9 Desember.
Abu Dzar mengatakan, kasus korupsi tidak akan hilang dari negeri pertiwi dengan banyaknya pejabat daerah di berbagai pelosok negeri yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.
Menurut Abu Dzar, pengungkapan kasus korupsi hanya akan semakin menambah keresahan masyarakat, dan makin menyebabkan masyarakat tidak lagi percaya dengan pejabat pemerintah.
“Budaya korupsi masih belum hilang dari negara ini, masih ada aja pejabat publik yang terjerat kasus korupsi dan yang sedang trend saat ini adalah OTT yang dilakukan KPK terhadap pejabat yang tersandung kasus, masyarakat akan semakin resah dan tidak percaya dengan pejabat,” ungkapnya saat dihubungi faktabanten.co.id, Sabtu (9/12/2017).
“Dilain sisi, masyarakat mengakui kinerja KPK dengan adanya predikat tersebut,” tambahnya.
Lebih lanjut, Abu mengatakan, penegakan hukum terhadap pejabat pemerintah harus mendapatkan perhatian serius dan hukuman yang berat, sehingga membuat efek jera. Tapi, sangat disayangkan sampai saat ini belum ada ‘ramuan’ yang pas agar para koruptor itu jera.
“Hukum yang tegas terhadap tersangka korupsi memang harus dilakukan, tapi sampai saat ini kita belum menemukan ramuan hukum yang pas untuk membuat para pelaku korupsi jera,” paparnya.
Masih menurut Abu, saat ini yang terpenting adalah penanaman mental terhadap generasi muda untuk diberikan pemahaman agar tidak menjadi salah satu penyandang kasus korupsi.
Kedepan, ia mengatakan generasi saat ini yang akan menggantikan pemimpin – pemimpin yang sekarang berkuasa.
“Mungkin penanaman mental anti korupsi harus harus ditanamkan kepada generasi muda bangsa ini, agar jika nanti memimpin tidak tergoda rayuan korupsi,” tukasnya. (*/Temon).
