CILEGON – Proyek pembangunan Proyek Akses Jalan Tembus Kelurahan Panggungrawi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon, mendapat sorotan dari elemen masyarakat, terkait teknis pekerjaan yang diduga dikendalikan oleh oknum pejabat lurah di Pemkot Cilegon.
Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Banten Monitoring Perindustrian dan Perdaganagan (BMPP), Deni Jueni, yang menduga adanya permainan dalam proyek pengerjaan jalan penghubung Link. Kependilan-Kubanglaban di Kecamatan Jombang.
“Ini perlu disoroti alias disikapi baik oleh publik maupun pejabat yang terlibat. Kita meminta pihak Lurah Panggungrawi menjawab pertanyaan itu kepada masyarakat setempat. Proyek ini pakai uang rakyat, harus terbuka untuk masyarakat. Biar masyarakat tahu,” ungkapnya.
Dari pantauan langsung di lokasi proyek, pekerjaan yang dipihak ketigakan oleh Dinas PUPR Kota Cilegon kepada kontraktor PT Harbes Bangun Sejahtera ini ditenggat selesai selama 60 hari kalender, dan saat ini proses pengerjaannya tampak sedang dikebut.
Dari pemberitaan faktabanten.co.id sebelumnya, terpantau adanya kejanggalan berupa tidak digalinya lumpur sawah dan material batu urukan, atau pondasi jalan yang banyak tanah liatnya.
Advert
Diketahui, meski panjang jalan tidak sampai setengah kilometer, anggaran APBD Kota Cilegon yang digelontorkan untuk pembangunan jalan ini sebesar Rp 3.732.367.000.
Saat dikonfirmasi, oknum pejabat ASN yang dituding terlibat bermain dalam proyek tersebut, Lurah Panggungrawi, Tafriji, membantah tudingan bahwa dirinya mengatur pengusaha sub kontrakator (material tanah) dalam proyek pembangunan jalan tersebut.
“Tidak benar itu kita hanya memfasilitasi masyarakat dan pengusaha. Untuk pembangunan jalan sudah kita musyawarahkan dengan masyakat sekitar,” tegasnya.
Pjs Kepala DPUTR Kota Cilegon, Ridwan, saat dikonfirmasi belum lama ini, soal banyaknya material tanah dalam urukan batu pondasi jalan tersebut, mengatakan akan melakukan pengecekan.
“Nanti kita cek lah, ya,” ucapnya enteng. (*/Ilung)
