Monitoring di DLH, Komisi IV DPRD Cilegon Soroti Temuan BPK hingga Penanganan Insiden Industri
CILEGON– Komisi IV DPRD Kota Cilegon melakukan monitoring ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, Selasa (7/7/2026), untuk mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD), realisasi kinerja semester pertama, prognosis anggaran, serta tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kunjungan tersebut juga dimanfaatkan dewan untuk meminta penjelasan terkait perkembangan penyelesaian temuan BPK dan penanganan sejumlah insiden industri yang terjadi di Kota Cilegon dalam beberapa bulan terakhir.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Cilegon, Muhammad Saiful Basri, mengatakan monitoring dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran di DLH.
“Kegiatan monitoring kita kan terkait memang RAPBD, terkait masalah laporan semester juga dan prognosis, termasuk terkait masalah laporan dari BPK,” katanya, Selasa (7/7/2026).
Berdasarkan pemaparan DLH, lanjut Basri, hanya terdapat satu temuan BPK yang berkaitan dengan jasa konsultan. Saat ini, temuan tersebut sedang dalam proses penyelesaian.
“Terkait masalah laporan dari BPK, dari Dinas LH tadi menyampaikan cuman ada satu temuan terkait masalah konsultan, dan itu tadi dari penyampaian Pak Kadisnya sendiri menyampaikan bahwa itu sedang dalam proses untuk diselesaikan,” ujarnya.
Komisi IV juga menyoroti capaian pendapatan DLH pada semester pertama tahun anggaran 2026.
Hingga pertengahan tahun, realisasi pendapatan dinilai masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.
“Pencapaian untuk di RAPBD, dari target 5,5 yang sudah tercapai di semester pertama ini sekitar 2, 2 koma sedikitlah kalau enggak salah,” katanya.
Selain persoalan anggaran, dewan mempertanyakan tindak lanjut penanganan sejumlah insiden industri, seperti ledakan dan kebocoran, yang terjadi di wilayah Kota Cilegon dan sempat menjadi perhatian publik.
Basri juga menilai masyarakat hingga kini masih menunggu kepastian mengenai hasil investigasi maupun langkah penanganan dari pemerintah terhadap insiden-insiden tersebut.
“Di beberapa bulan kemarin ada beberapa industri juga yang terjadi ledakan, insiden, kebocoran seperti itu, yang memang sampai saat ini mungkin belum ada jawaban yang memuaskan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala DLH Kota Cilegon, Sabri Mahyudin, memastikan temuan BPK yang menjadi perhatian dewan sedang ditindaklanjuti bersama pihak ketiga.
“Sudah. Jadi, kita sudah komunikasikan dengan pihak ketiganya, dan mereka siap untuk mengembalikan dari temuan BPK,” ujarnya.
Terkait dengan insiden yang terjadi di beberapa pabrik Kimia di kota Cilegon, Sabri menjelaskan pihaknya perlu alat pengukur indeks kualitas udara (ISPU) yang saat ini jumlahnya masih sangat terbatas.
“Minimal kan kita kalau ada accident dalam kondisi normal, ya kita tahu lah kondisi udara untuk siapa? Untuk masyarakat kan, kesehatan masyarakat,”pungkasnya.(*/ARAS)
