CILEGON — Dugaan penyebaran proposal kepada perusahaan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon dalam rangka peringatan Hari Buruh 2026 menuai sorotan.
Langkah tersebut dinilai memunculkan pertanyaan mengenai posisi pemerintah sebagai regulator dalam hubungan industrial yang semestinya bersikap netral dan sejajar.
Ketua DPC GMNI Kota Cilegon, Andriansyah, menilai tindakan pemerintah yang terkesan “meminta” kepada perusahaan melalui proposal berpotensi menimbulkan ketimpangan relasi antara pemerintah dan pelaku usaha.
“Pemerintah terlihat tidak menjaga jarak profesionalnya, bahkan berpotensi menciptakan tekanan moral bagi perusahaan. Ini berlawanan dengan prinsip tata kelola yang sehat, di mana pemerintah seharusnya menjadi fasilitator, bukan pihak yang ikut bergantung,” ujarnya, Jumat (01/5/2026).
Ia juga menyoroti bahwa persoalan ketenagakerjaan di Cilegon, khususnya tingginya angka pengangguran, seharusnya menjadi fokus utama pemerintah dibandingkan kegiatan yang bersifat seremonial.
“Alih-alih fokus pada kegiatan seremonial, pemerintah diharapkan lebih serius menghadirkan solusi konkret seperti membuka akses lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelatihan tenaga kerja, serta memastikan penyerapan tenaga kerja lokal oleh industri,” ungkap Andriansyah.
Menurutnya, kebijakan yang tidak menyentuh akar persoalan dinilai kurang relevan di tengah tingginya angka pengangguran. Ia bahkan mengingatkan bahwa langkah seperti penyebaran proposal berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah.
“Pemerintah perlu menunjukkan konsistensi dalam bersikap menjaga posisi yang adil terhadap perusahaan sekaligus tegas dalam memperjuangkan kepentingan tenaga kerja. Tanpa itu, kebijakan yang diambil hanya akan dipandang sebagai formalitas tanpa dampak nyata,” ujar Andriansyah.
Andriansyah menegaskan, momentum Hari Buruh seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat kebijakan strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar kegiatan simbolik.(*/ARAS)
