CILEGON – Pansus RPJMD 2021-2026 Kota Cilegon adakan diskusi dengan Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II Ditjen Bisa Pembangunan Daerah Kemendagri Bob Ronald F. Sagala secara daring, Rabu, (28/07/2021).
Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Hasbi Sodik menjelaskan, saat ini kondisi tengah pandemi Covid-19 dan periodisasi Walikota tak mencapai 5 Tahun. Sehingga, janji politik Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dibuat dalam kondisi normal, bisa dikurangi.
“Ini kan kondisinya beda. Nanti mempengaruhi kebijakan nanti, pansus ingin ada win-win solution. Sekali lagi saya ulangi, Pemkot bisa melihat secara jelas kondisi ini tak seperti biasanya. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki,” jelas Hasbi.
Hasbi melihat, akan banyak hal yang membebankan, ada program-program tertentu yakni janji politik Helldy Sanuji. Sebagai bagian dari Pemerintah, Wakil Ketua DPRD ini ingin ada penyesuaian target yang diselesaikan secara elegan
“Kita belum kompromi masalah ini dengan eksekutif, tanya tuh ketua. Jangan takut dibully, Jakarta pun terseok di APBN. Kenapa kita malu ada kok ini (pengurangan janji politik) di daerah lain,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Pansus RPJMD Rahmatullah menyampaikan beberapa indikator, yang pihaknya sampaikan ke Kemendagri. Dirinya melihat, pada pelayanan dasar dan non dasar, banyak hasil kinerja yang kurang baik pada di RPJMD lama yang disuguhkan.
“2020 ini dipelayanan dasar kurang baik, ini harus jadi acuan di 2021 – 2026 harus diperbaiki,” ujarnya.
Lalu, ia mempersoalkan kerangka pendanaan yang menggunakan average atau rata-rata pendapatan 5 tahun kebelakang, dan ia mengusulkan agar ini menggunakan kajian yang dibuat oleh tim penyusun RPJMD.
“Kita mengusul tim RPJMD membuat kajian yang baik karena ini berkaitan dengan angka, tapi bukan harga mati bahwasanya bisa menggunakan 5 tahun ke belakang tapi usulan pansus jauh lebih baik kalo menggunakan kajian. Kalo selalu menggunakan rata-rata akurasinya masih kurang,” urainya.
Selain itu, di tahun 2022-2024 ini akan jadi tanggungjawab Helldy Sanuji, harus ada loby politik terkait program dan 10 janji politik itu minta dikurangi, paling tidak kuantitasnya. Itu jangan malu, tapi sampaikan aja karena saling bantu kaitan beban 10 janji politik dan 19 program.
“Menurut kami 19 program ini gak perlu, dan 10 janji politik ini lebih baik dikurangi kuantitasnya. Gak usah takut dibully oleh DPRD dan masyarakat, karena ini wajar kondisinya. Perlu coffe morning lah jangan kaku, perlu luwes dan luges,” pungkasnya. (*/A.Laksono).
