CILEGON – Pemerintah Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, menyatakan patuh terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang tercantum dalam Surat Edaran Wali Kota Cilegon Nomor 445 Tahun 2025 tentang pedoman pelaksanaan efisiensi belanja daerah.
Salah satu poin penting dalam edaran tersebut (huruf g) mengatur efisiensi kendaraan dinas.
Berdasarkan edaran tersebut, eselon II dan III masing‑masing berhak atas dua unit kendaraan operasional per OPD, sementara kecamatan mendapatkan satu unit.
Camat Jombang, Burhanudin, menyampaikan bahwa wilayah kerjanya memiliki lima unit kendaraan dinas roda empat yang kerap digunakan untuk operasional kecamatan.
“Untuk Kecamatan Jombang, kendaraan dinas roda empat ada lima unit, dan itu sering digunakan,” ujarnya, Jum’at (25/4/2025).
Menanggapi kebijakan efisiensi, Burhanudin menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti seluruh arahan pimpinan, termasuk kemungkinan penarikan dan pelelangan kendaraan dinas, demi kebaikan bersama.
“Menindaklanjuti efisiensi, termasuk penarikan kendaraan untuk dilelang, intinya kami akan mengikuti arahan dan kebijakan pimpinan demi kebaikan bersama,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kabid Aset, Badan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), Nur Fauziah, menjelaskan bahwa OPD dan kecamatan dengan jumlah kendaraan operasional melebihi ketentuan akan dikurangi.
“Kendaraan dinas yang melebihi alokasi akan kami tarik. Setelah itu, kendaraan tersebut disimpan sementara, diajukan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk penilaian, lalu dilelang. Hasil penjualannya masuk ke kas daerah,” jelasnya.
Proses penarikan dan pelelangan kendaraan dinas telah dimulai pada Senin (21/4/2025) dan akan berlangsung secara bertahap di seluruh OPD serta kecamatan.
Nur Fauziah berharap langkah ini dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mendukung upaya efisiensi anggaran Pemkot Cilegon.
“Langkah ini diharapkan menambah PAD sekaligus mendukung upaya efisiensi,” pungkasnya.(*/Nandi)
