CILEGON – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten menanggapi rencana digelarnya Deklarasi #2019GantiPresiden di Kota Serang, Banten, dan meminta agar penyelanggaraan acara tersebut untuk ditunda hingga masa kampanye Pilpres dimulai.
Sikap MUI tersebut mendapat tanggapan dari tokoh muda Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Cilegon, Muhamad Al Assad.
Sekretaris DPC PBB Kota Cilegon itu menilai acara yang dimotori tokoh nasional Neno Warisman tersebut, bukanlah bentuk kampanye, dan tidak ada aturan yang dilanggar dalam agenda ini.
Menurut Muhamad Al Assad, deklarasi #2018GantiPresiden merupakan agenda politik dan penyampaian aspirasi masyarakat yang masih dalam koridor dan dilindungi oleh Undang-undang.
“Boleh-boleh saja Ketua MUI Banten berpendapat itu hak beliau. Begitupun dengan masyarakat juga yang memiliki hak untuk berpendapat dan berekspresi, itu dilindungi oleh undang-undang. Adapun tentang himbauan Ketua MUI itu, menurut saya jika kita paham akan hidup di negara yang menganut demokrasi, saya rasa kekhawatiran yang disebut bahwa akan memancing kegaduhan, itu tidak akan ada,” jelas Assad kepada faktabanten.co.id, Jumat (3/8/2018).
Assad menambahkan, bahwa kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden adalah bentuk ekspresi masyarakat akan kekecewaan terhadap kinerja pemerintahan sekarang.
“Yang saya tahu aksi deklarasi ini bukan aksi kampanye, itu yang harus digaris bawahi. Aksi ini adalah aksi murni dari masyarakat untuk berpendapat, atau mengekspresikan tentang keadaan bangsa Indonesia saat ini, yang menurut sebagian masyarakat kepemimpinan pemerintahan sekarang tidak mementingkan rakyatnya dan keadilan yang tidak ditegakkan,” imbuh Assad.
Assad juga memberi kesimpulannya terhadap acara Deklarasi #2019GantiPresiden yang akan digelar di Alun-alun Kota Serang pada Jum’at 10 Agustus 2018 mendatang.
“Banten itu daerah yg sangat demokratis bahkan sangat plural, pernyataan Ketua MUI itu bagian dari demokrasi, begitu juga dengan rencana deklarasi ganti presiden yg merupakan hak aspirasi rakyat. Setidaknya MUI juga menjadi pengayom dan pembimbing umat. Apalagi pemerintah tidak berpihak kepada umat,” katanya.
Ia berharap pernyataan Ketua MUI Banten hanyalah himbauan, bukan larangan, apalagi difatwakan. Sebab jika ada larangan, bisa berimbas dan yang dikawatirkan posisi MUI kontraproduktif dengan realitas umat yang menginginkan pergantian presiden.
“Mudah-mudahan ini pernyataan personal dan pribadi saja, bukan lembaga, karena bisa berimplikasi terhadap marwah lembaga MUI itu sendiri. Dan yang paling penting, saya sangat yakin dan percaya kepada lembaga Kepolisian di Banten akan menjaga keberlangsungan acara tersebut dengan sangat baik, supaya tidak ada kegaduhan,” pungkas Assad. (*/Cholis)
