CILEGON – Rencana PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry untuk membangun dermaga eksekutif di Pelabuhan Penyebrangan Merak masih terkendala masalah lahan.
Pembangunan dermaga yang direncanakan rampung 2018 ini tentu belum bisa terealisasi. Karenanya PT ASDP meminta bantuan Pemerintah Cilegon untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.
Hal ini diungkapkan Direktur Pelayanan Fasilitas dan Pelayanan ASDP, Christine Hutabarat, saat memaparkan konsep pembangunan Pelabuhan Merak, di Aula Setda II Pemkot Cilegon, Jumat (17/11/2017).
“Kami minta bantuan Pemerintah Kota Cilegon. Yah Pak wali (Plt Walikota-red) untuk masalah di lahan terutama milik pemerintah dan warga,” ungkapnya.
Lebih lanjut menurut Christine, pembangunan untuk peningkatan layanan dan fasilitas di Pelabuhan Merak ini juga untuk membantu pemerintah dalam pengembangan daerah terutama konektivitas internasional, dan pelabuhan sebagai destinasi menjadi program jangka panjang.
Hal tersebut juga untuk menciptakan suasana pelabuhan yang nyaman bagi masyarakat dan ASDP menjanjikan akan menyelesaikan permasalahan lahan tersebut di akhir tahun 2017 ini.
“Untuk jangka pendek, yang akan diselesaikan terlebih dahulu, kita targetkan tahun baru ini selesai. Untuk menciptakan suasana Pelabuhan penyebrangan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya,” paparnya.
Sementara itu, Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi mengatakan, pihaknya tidak mau tahu urusan permasalahan lahan dengan masyarakat. Menurutnya persoalan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak ASDP.
“Itu urusan mereka lah (ASDP-red),” jawab Edi singkat usai berdialog.
Diketahui, perencanaan pembangunan dermaga eksekutif di Merak oleh PT ASDP Indonesia Ferry akan menghabiskan anggaran dana sekitar Rp 200 miliar, serta penyelesaian pembangunan dermaga VII ditargetkan selesai pada Agustus 2018 mendatang. (*/Temon).
