Pemkot Cilegon Pastikan Rencana Kenaikan Honor RT/RW 15 Persen Tetap Jadi Prioritas, Menyesuaikan Keuangan Daerah
CILEGON – Pemerintah Kota Cilegon memastikan rencana kenaikan honor ketua RT dan RW sebesar 15 persen masih menjadi salah satu program prioritas.
Namun, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, terutama setelah adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperrida) Kota Cilegon, Achmad Jubaedi, mengatakan penurunan dana transfer sekitar Rp230 miliar menjadi faktor utama yang memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah dalam menyusun anggaran.
“Program kenaikan honor RT dan RW tetap menjadi perhatian pemerintah. Namun, pelaksanaannya harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, terutama karena adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat,” kata Achmad Jubaedi, Senin (3/8/2026).
Ia menjelaskan, alokasi anggaran untuk RT/RW merupakan bagian dari belanja sebesar 5 persen yang diperuntukkan bagi pemerintah kelurahan.
Di dalamnya juga mencakup dukungan kepada berbagai lembaga kemasyarakatan, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), petugas pemandi jenazah, serta organisasi kemasyarakatan lain yang mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
Menurutnya, kebutuhan pendanaan untuk berbagai program kemasyarakatan tersebut harus diperhitungkan secara menyeluruh agar tetap berjalan seiring dengan kemampuan fiskal daerah.
“Semua itu merupakan bagian dari dukungan pemerintah terhadap lembaga kemasyarakatan di wilayah. Karena itu, keputusan mengenai kenaikan honor akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Achmad menuturkan, apabila kondisi keuangan daerah kembali membaik dan dana transfer dari pemerintah pusat kembali normal, peluang untuk merealisasikan kenaikan honor RT/RW tetap terbuka.
“Kalau nanti transfer keuangan kembali normal, tidak menutup kemungkinan program kenaikan honor RT/RW dapat direalisasikan sesuai dengan program kepala daerah,” katanya.
Ia menambahkan, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), seluruh program telah disusun berdasarkan pagu indikatif.
Namun, implementasinya tetap bergantung pada besaran pendapatan daerah, terutama yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.
Sementara itu, Pemkot Cilegon saat ini masih memprioritaskan belanja yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Kendati demikian, rencana penyesuaian honor RT/RW tetap akan dievaluasi seiring perkembangan kemampuan anggaran daerah.
“Program itu tetap menjadi prioritas. Ketika kondisi anggaran memungkinkan, pemerintah tentu akan mempertimbangkan kebijakan untuk menyesuaikan dan mengimplementasikannya,” ujar Achmad.***
