Pemkot Cilegon Terjunkan Tim Telusuri Potensi Kebocoran Pajak PBB Krakatau Posco Yang Belum Dilaporkan
CILEGON – Pemerintah Kota Cilegon menerima laporan dari PT Krakatau Posco yang mengakui ada bangunan yang dibangun oleh tenant bekerjasama dengan PT Krakatau Posco belum dilaporkan sebagai objek pajak bumi dan bangunan (PBB).
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, Dana Sujaksani, Senin (5/8/2024).
Menurut Dana, pihaknya sudah mengklarifikasi semua data yang dimiliki oleh semua pihak termasuk dalam hal ini PT Krakatau Posco dan Ketua PB Al-Khairiyah, Ali Mujahidin.
“Kaitan PT Krakatau Posco, kita punya data, mereka punya data, saya minta ke Haji Mumu, saya akan tindaklanjuti,” ucap Dana saat dimintai keterangannya.
Dana menambahkan, berdasarkan hasil klarifikasi yang sudah diakui oleh PT Krakatau Posco, ada bangunan baru yang dibangun oleh perusahaan rekanannya yang tidak dilaporkan sebagai objek pajak PBB.
“Kita undang sudah, sementara ini kan klarifikasi Krakatau Posco ada 6.000 meter, itu baru,” jelasnya.
Ketika diteliti lebih jauh, berdasarkan pengakuan PT Krakatau Posco, bangunan tersebut bukan dimiliki langsung oleh PT Krakatau Posco melainkan perusahaan yang menjadi rekanan mereka.
“Ada 12 tenant baru tapi sudah dilaporkan sejak bulan Juli kemarin. (Bangunannya) tahun kemarin,” terang Dana.
Menyikapi hal itu, Dana menegaskan BPKPAD Kota Cilegon tidak akan percaya sepenuhnya kepada pengakuan PT Krakatau Posco tentang bangunan yang belum dilaporkan sebagai objek pajak PBB tersebut.
“Kita masih cari mana yang belum (dilaporkan) lagi, takutnya ada yang belum dilaporkan ke kami. Kita akan cari lagi. Kita akan terjunkan tim (ke sana),” tegas Dana.
Adapun jika benar ada pajak bangunan yang belum dilaporkan dan belum dibayar sebagai objek pajak PBB, Dana mengakui hal itu sebagai potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Dia juga berjanji akan menagih pajak tersebut agar dibayarkan sesuai dengan hasil tim yang diterjunkan ke lapangan.
“Haruslah harus itu,” tutup Dana.
Sedangkan ketika dikonfirmasi, Corporate Secretary PT Krakatau Posco, Dini Andriani, belum bersedia memberikan keterangan rinci terkait adanya temuan tersebut.
Menurut Dini, saat ini pihak PT Krakatau Posco masih menunggu jawaban dari BPKPAD Cilegon mengenai hasil perhitungan luas bangunan di area pabriknya.
“Seperti ditulis dalam berita yang telah ditayangkan tersebut, saat ini (PT) KP juga masih menunggu hasil dari BPKPAD,” jawab Dini, melalui pesan daring.
Lebih lanjut, Dini menambahkan bahwa PT Krakatau Posco saat ini sedang melakukan koordinasi lebih lanjut dengan perusahaan-perusahaan tenant yang bangunannya berada di area PT Krakatau Posco untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
“Koordinasi internal dengan perusahaan-perusahaan pendukung di area KP telah ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada,” ujar Dini.
Diketahui, kasus ini terungkap setelah Ketua Umum PB Al-Khairiyah, Ali Mujahidin, membongkar bahwa ada dugaan kebocoran pajak PBB pada PT Krakatau Posco, karena perusahaan itu tidak melaporkan objek pajak yang sesungguhnya.
Menurut Haji Mumu, nilai pajak PBB yang dibayarkan PT Krakatau Posco selama ini tidak sesuai dengan kenyataan luas bangunan yang ada di area Krakatau Posco.
Sebelumnya juga diberitakan, menurut Ketua Satgas PAD Pemkot Cilegon, Aziz Setia Ade Putra, terbukti ada bangunan di area PT Krakatau Posco yang hingga kini belum dilaporkan sebagai objek pajak PBB.
“Memang ternyata diakui oleh PT Krakatau Posco ada beberapa bangunan yang memang belum dilaporkan. Kalau tanah sudah clear,” terang Aziz beberapa waktu lalu.
Kenyataan ini jelas membuktikan bahwa ada potensi pajak PBB yang besarannya belum diketahui, selama ini tidak terbayarkan dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Cilegon.
Pasalnya, PT Krakatau Posco selama beberapa tahun ke belakang diduga tidak melaporkan luas bangunan eksisting yang ada di area pabriknya secara keseluruhan, untuk menjadi objek pajak PBB Pemkot Cilegon. (*/Ika)
