CILEGON – Era teknologi digital saat ini menjadi pijakan di dunia baik bagi layanan di swasta maupun pemerintahan.
Dengan mengikuti trend itu, Kota Cilegon sempat meluncurkan program Smart City beserta aplikasinya.
Konsep Smart City nyatanya tak sesuai dengan implementasinya, harapan pada sistem online untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP Negeri, malah menuai banyak masalah.
“Sangat ironis dengan slogan Smart City namun kesemrawutan sistem yang terjadi sehingga Dinas Pendidikan (Dindik) akhirnya menginstruksikan untuk pendaftaran off line di hari kedua,” ujar Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia (PII) Kota Cilegon, Azis Sadam, kepada Fakta Banten, Kamis (5/7/2018).
Akibatnya orang tua/wali murid berbondong mendatangi sekolah tujuan untuk kembali melakukan pendaftaran. Seperti dikeluhkan oleh Ucum, warga Kecamatan Cilegon. Ia menilai sistem PPDB Online hanya menghambur-hamburkan anggaran APBD.
“Repot banget mas, ini saya udah direpotkan dengan acaknya PPDB online, sekarang saya harus manual, udah aja sih dari awal ngapain gaya-gaya pake online kalau ujungnya kayak gini. Jadi mubadzir aja itu anggaran negara buat sistem online,” keluhnya saat mendaftar di SMP Negeri 2 Cilegon, Kamis (5/7/2018).
Panitia PPDB SMP Negeri 2 Cilegon, Indra, mengatakan, pihaknya sudah terbiasa menghadapi komplain dari orang tua calon siswa/wali murid dalam PPDB.
Pihaknya berharap kedepan PPDB online harus lebih matang dan melibatkan berbagai pihak, terutama orang tua dan sekolah, karena itu sebagai sasaran dalam sistem itu.
Lebih lanjut, pihaknya sangat setuju bahwa PPDB online ini bertujuan untuk menutup sistem jalan pintas yang dikhawatirkan oleh banyak pihak.
“Kita berharap pihak Dindik harus lebih matang persiapan dan saya yakin itu bisa dilaksanakan, kita langsung tolak apabila ada yang menawarkan untuk jalur cepat karena kita berkomitmen,” tegasnya.
Dihubungi terpisah Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon, Erik Rebiin, mengaku akan terus memantau sistem PPDB baik offline maupun online, karena pihaknya berharap hajat masyarakat ini tidak dinodai dengan adanya praktik kecurangan.
“Harapannya semua anak-anak Cilegon yang masuk SMP bisa terakomodir sehingga semua bisa sekolah, dan bila sampai waktu pendaftaran habis belum terdaftar semua maka pihak Dindik memperpanjang waktu pendaftaran, apabila ada praktik kecurangan seperti jalur cepat atau titipan pada PPDB ini akan ditindak tegas,” jelasnya. (*/Doa-Emak)
