CILEGON – Isu hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Cilegon terhadap pemerintahan Helldy-Sanuji semakin menguat setelah diagendakan beberapa tahapan hak interpelasi tersebut.
Dijelaskan ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Mi’raj memaparkan beberapa agenda mulai dari Rapat Badan Musyawarah atau Bamus untuk menentukan dua agenda rapat paripurna.
Isro menjelaskan, agenda akan dimulai dari Rapat Paripurna Internal Penjelasan Pengusulan Interpelasi, pada Senin 17 Januari 2022 mendatang.
Kemudian dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Internal tentang Pandangan Umum Fraksi atas Penjelasan Pengusulan Interpelasi dua hari kemudian atau, pada Rabu, 19 Januari 2022.
“Menjadi debatable di Bamus, terkait PKS dan Berkarya yang mempertanyakan kenapa harus ada interpelasi. Intinya kita berpatokan pada tata tertib DPRD, minimal ada tujuh pengusul dan satu fraksi,” kata Isro usai menghadiri acara Konsultasi Rancangan Awal RKPD tahun Perencanaan 2023 disalah satu hotel di Kota Cilegon, Kamis (13/1/2022).
“Anggota Bamus yang setuju untuk diagendakan tahapan Hak Interpelasi dari Fraksi Golkar, Gerindra, NasDemPKB, sementara Fraksi PDIP dan PAN menunggu instruksi Partai. PKS dan Berkarya menolak,” katanya
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Alawi Mahmud turut menyoroti hak interpelasi tersebut, ia menganggap hal itu akan percuma jika tidak disertai dengan tawaran solusi yang membangun.
“Pada prinsipnya, saya menghormati, menghargai berbagai pendapat tentang interpelasi, tentang dinamika politik, saya ikut mengamati. Untuk sementara PAN belum memberikan sikap apa apa, masih memberikan kesempatan kepada pemerintahan Helldy-Sanuji, kita tunggu genap satu tahun,” kata Alawi dihubungi via telepon.
Namun Alawi mengakui kinerja Pemerintahan Helldy-Sanuji, dan menurutnya masih belum maksimal mengoptimalkan program masyarakat.
Soal Interpelasi, ia mengajak kepada seluruh legislatif untuk bersikap objektif.
“Ini jangan dilandasi dengan suka dan tidak suka, janganlah politik itu didasari dengan pemikiran tidak objektif, kasian masyarakat juga,” katanya.
Alawi kembali menegaskan, pihak pro maupun kontra jangan sampai memandang interpelasi tersebut hanya untuk kepentingan semata.
“Kalau mau membangun Kota Cilegon, tolong dong disertakan tawaran solusi, ini kan tidak selama ini,” katanya
“Nyinyirin orang itu paling gampang memang, tapi kan harus disertai dengan tawaran solusi,” pungkasnya. (*/Ihsan)
