CILEGON – Serapan belanja OPD dilingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon di minggu akhir semester I tahun anggaran 2023 baru terealisasi sekitar 35 persen.
Karena itu Tim Evaluasi Realisasi Anggaran (Tepra) akan melakukan monitoring dan memastikan apa yang menjadi kendala.
Tanggul F Simanjuntak, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Cilegon mengatakan, akan melakukan rapat persiapan terlebih dahulu, kemudian bersama Tim Evaluasi Realisasi Anggaran akan terjun ke tiap OPD untuk mengetahui secara pasti penyebab terjadinya serapan rendah tersebut.
“Informasi dari Bappeda, awal Bulan Juli Minggu pertama, kita sudah harus melaporkan terkait capaian realisasi tiap-tiap OPD ke Bappeda.” ujarnya, Kamis (22/6/2023).
Tujuan pengendalian oleh Tim Tepra itu kata Tunggul, untuk tujuan menjaga janji Walikota dan Wakil Walikota termasuk program prioritas pembangunan agar tetap terlaksana sesuai target. Sekaligus memastikan kendala, apakah memang bisa dipertanggung jawabkan dan memiliki alasan serta dasar hukum yang jelas.
Di sisi lain, Walikota sudah berupaya mendatangkan Kementerian Keuangan terkait hal percepatan, juga mencoba setiap ada rotasi tidak merubah SK PPTK.
Dan di tahun anggaran SK PPTK tidak merujuk pada tahun anggaran, melainkan merujuk pada SK PPTK meski berganti tahun anggaran akan tapi belum ada pergantian pejabat, maka SK tersebut masih bisa digunakan.
“Selanjutkan kita juga akan melakukan langkah berdasarkan arahan Pak Walikota yakni meminta komitmen dari para Kepala OPD dan para PPTK dalam hal ini para Kabid terkait dengan realisasi anggaran tersebut,” katanya.
Dengan cara itu sambung Tunggul, capaian bisa drastis naik karena para OPD lebih berkonsentrasi. Apalagi saat ini banyak pejabat baru khususnya di tataran kepala OPD ditambah banyaknya posisi jabatan kosong yang dikhawatirkan menimbulkan kegamangan bagi OPD dan takut dalam melaksanakan tugasnya.
“Tetapi kita tetap optimis meski capaian saat ini baru mencapai 35 persen. Harapannya kita, bisa maksimal dengan target di atas 90 persen.” terangnya.
Diketahui, OPD-OPD yang paling rendah melakukan serapan anggaran di minggu akhir semester awal adalah, Dinas PUTR 14 persen, dan Perkim 16 persen pertanggal 16 Juni 2023 lalu.
Sementara serapan tertinggi adalah OPD Disdukcapil sebesar 52 persen dan OPD Pol PP sebesar 50,86 persen.
“Target kita Minggu pertama Juli harus sudah selesai termasuk apa kendala, apa perlu kaitan fasilitasi, apa karena regulasi atau kaitan dengan kebijakan atau memang kinerja OPD nya. Tidak hanya OPD nya tapi juga melihat PPTK kita suruh buat komitmen,” tutupnya. (*/Wan)
