Terkait Pembahasan APBD Cilegon 2022, ini Kata AMCB

CILEGON – Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cilegon Bersatu (AMCB) mengangkat hari ini menjadi hari keterbukaan informasi publik bagi masyarakat Cilegon.

Hal itu adalah buntut dari pergolakan aksi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dalam menanggapi proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk penyusunan APBD 2022.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Mi’raj mengatakan pihaknya selalu mengharapkan kontrol dari masyarakat terutama mahasiswa dengan cara mengedepankan demokrasi dan norma dan kaidah yang ada.

“Paripurna adalah acara yang sakral dan hanya DPRD yang bisa menyampaikan suaranya sebagai representasi masyarakat, jika ada mahasiswa yang bersuara kita tetap apresiasi, namanya jiwa muda, semoga selalu mengingatkan kami,” katanya usai Hearing dengan mahasiswa dan masyarakat di Aula rapat DPRD Cilegon, Rabu (8/9/2021)

Ia menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat terkait tindakan yang dilakukan oleh pihak pengamanan sekretariat DPRD atas dugaan tindakan represif dan ia mengaku akan mengevaluasi SOP yang ada.

“Saya sebagai Pimpinan Dewan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, semoga kejadian kemarin menjadi evaluasi kita bersama, terkait keterbukaan informasi Pemerintah melalui Diskominfo sudah memberikan akses yang sangat luas, yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat,” katanya.

Ia mengaku dalam penentuan anggaran sudah menempuh tahap tahap yang berlaku mulai dari Musrembangkel sampai Musrembangda yang seluruh prosesnya melibatkan masyarakat, serta melibatkan seluruh anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Hadir dalam kesempatan yang sama, kepala dinas Kominfo sandi dan statistik, Aziz Setia Ade Putra mengatakan, seluruh informasi yang berkaitan anggaran sudah tersedia di akses pemerintahan.

“Informasi seputar Cilegon bisa di akses melalui link cilegon.go.id disana lengkap semua, jika tidak bisa mengakses masyarakat bisa datang ke PPID di Diskominfo,” ujarnya.

Koordinator lapangan, Edi Jhon mengatakan hari ini adalah momen kebangkitan masyarakat dalam keterbukaan publik terkait anggaran dari awal proses sampai finalisasi.

“Harapan saya eksekutif dan legislatif dapat membuat informasi yang jelas jelasnya, sehingga ke depan tidak terjadi hal hal yang seperti ini lagi, kita masyarakat tidak mencari kesalahan, agar masyarakat, eksekutif dan legislatif bisa bersatu demi kemajuan cilegon.” pungkasnya. (*/Ihsan)

Demokrat
Royal Juli