CILEGON – Proyek pembangunan Water Treatment Plant (WTP) 2 yang sedang digarap oleh PT Krakatau Tirta Industri (KTI) di wilayah Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, terus disorot warga.
Proyek yang disebut-sebut berhubungan dengan pengembangan sistem pengolahan air bersih tersebut dinilai kurang terbuka, baik kepada masyarakat terdampak langsung maupun kepada aparatur kelurahan.
Minimnya sosialisasi dari pihak perusahaan membuat warga mempertanyakan transparansi dan keterlibatan publik dalam pelaksanaan proyek bernilai strategis ini.
Lurah Kebonsari, Asep Muzayin, mengakui bahwa hingga kini pihaknya sama sekali belum pernah menerima penjelasan resmi dari PT KTI mengenai proyek WTP 2.
Ia menyebut, meski tidak ingin menyoalkan langkah perusahaan, namun sebagai aparatur pemerintah di tingkat kelurahan, dirinya berkewajiban menyampaikan keluhan dan keresahan masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan aktivitas proyek.
“Kalau sosialisasi resmi belum, kalau obrolan secara lisan iya. Kalau harapannya biar tahu masyarakat,” ujarnya, Jumat (10/10/2025).
Asep menjelaskan, sejak awal pelaksanaan proyek, tidak pernah ada undangan atau pemberitahuan resmi yang diterima oleh pihak kelurahan terkait kegiatan konstruksi tersebut.
Menurutnya, perusahaan seharusnya memberikan penjelasan secara terbuka agar masyarakat mengetahui tujuan, manfaat, serta potensi dampak dari proyek yang dilakukan di sekitar permukiman mereka.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa dirinya sudah berupaya meminta pihak perusahaan untuk melakukan pertemuan dengan warga.
Tujuannya agar masyarakat memperoleh penjelasan langsung dari pihak KTI, sekaligus menghindari munculnya kesalahpahaman. Namun, hingga kini permintaan itu belum mendapat tanggapan.
“Kalau secara resmi dengan kita belum yah. Enggak tahu kalau mereka mungkin langsung sama masyarakat, soalnya saya enggak tahu teknis sosialisasi mereka,” katanya.
Asep menambahkan, setidaknya terdapat empat lingkungan di Kelurahan Kebonsari yang terdampak langsung oleh aktivitas proyek WTP 2.
Lingkungan-lingkungan tersebut berada di radius terdekat dari kawasan industri, yang aktivitas hariannya kini kerap terganggu oleh mobilisasi alat dan distribusi material.
“Hanya beberapa lingkungan yang terdekat, ya Krenceng, Kampung Baru, Cimerak, ada empat lah, ring satu,” ungkapnya.
Menurutnya, sejumlah warga mengeluhkan meningkatnya kebisingan akibat aktivitas proyek, terutama saat malam hari.
Aktivitas pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja normal dianggap mengganggu waktu istirahat warga. Hal ini bahkan telah ia sampaikan langsung kepada pihak perusahaan agar mendapat perhatian serius.
“Itu juga pernah saya sampaikan kepada pihak perusahaan, kalau bisa jangan ada kegiatan pada jam istirahat (malam), khawatir mengganggu warga,” jelasnya.
Meskipun proyek WTP 2 disebut-sebut sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas pengolahan air bersih untuk kawasan industri dan masyarakat sekitar, Asep mengaku belum menerima informasi detail mengenai struktur pelaksana proyek, pihak yang terlibat, maupun jadwal pelaksanaannya.
“Ibaratnya ini proyeknya, ini siapa, ini siapanya belum. Cuma sudah ngasih tahu dari KTI itu dari KE, dari KE juga belum pernah ada obrolan,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak menolak pembangunan, asalkan pelaksanaannya dilakukan secara transparan, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas harian warga sekitar. Transparansi informasi menjadi kunci agar hubungan antara PT KTI dan masyarakat tetap harmonis di tengah berlangsungnya proyek tersebut. (*/ARAS)
