CILEGON – Pemerintah Kota Cilegon terus berupaya menghapus kemiskinan ekstrem melalui berbagai program bantuan sosial. Namun, pendataan yang masih bergantung pada Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi tantangan tersendiri.
Kepala Bappeda Kota Cilegon, Syafrudin, menegaskan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi fokus utama pembangunan daerah. Berdasarkan data P3KE Kemenko PMK 2024, sebanyak 5.577 orang di Cilegon masuk dalam kategori desil 1.
“Itu tematik yah, penghapusan ekonomi ekstrim habis, kemiskinan itunya (makro) meningkat, kemiskinan ekstrim itu tingkat konsumsinya tidak sampai 10 ribu per orang per hari,” ujarnya.
Pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan melalui Dinas Sosial, seperti bantuan tunai dan beras.
“Makanya dari Dinas Sosial itu untuk miskin ekstrim itu banyak diberikan bantuan-bantuan sosial,” tambah Syafrudin.
Meski demikian, keterbatasan data menjadi kendala utama. “Saya juga sudah berkoordinasi dengan orang BPS untuk menghitung dan memastikan tingkat kemiskinan, ternyata pusat yang menilai,” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya pemetaan lokasi masyarakat miskin ekstrem agar intervensi lebih tepat sasaran.
“Titik-titiknya di mana gitu, harusnya dia ngasih tahu dong, kemiskinan ekstrem di sini nih, by name by address-nya harus jelas,” tegasnya.
Selain itu, verifikasi ulang data kemiskinan dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki informasi lebih akurat.
Pada 2024, Cilegon menerima insentif dari pemerintah pusat karena angka kemiskinan ekstrem dinyatakan nol. Namun, data terbaru masih dinantikan.
“Tahun 2024 itu kita dapat insentif kan karena KE-nya nol, cuma kita belum dapat ini data terbarunya,” tutupnya.
Pemkot Cilegon berkomitmen menyempurnakan sistem pendataan dan intervensi kebijakan agar target penghapusan kemiskinan ekstrem tercapai secara efektif. (*/ARAS)
