CILEGON – Warga Kecamatan Ciwandan merasa kecewa lantaran hasil hearing bersama DPRD dan Pemkot Cilegon, soal permasalahan banjir, hingga kini tak ada tindak lanjut.
Rencana pembentukan Panitia Khusus DPRD untuk penyelesaian banjir Ciwandan juga tak ada lampu hijau.
Kekecewaan tersebut dikatakan oleh Heri Suherman selaku pegiat lingkungan di Ciwandan. Ia menilai, pemerintah tak serius mengkaji dan menyelesaikan persoalan banjir di wilayah Ciwandan.
“Hearing sudah dilakukan sebulan yang lalu, pada Senin 10 Februari 2020, namun sudah mau sebulan ini tak ada tindak lanjut pasca hearing,” ujar Heri kepada Fakta Banten, Senin (9/3/2020).
Ia menekankan bahwa hearing jangan dijadikan seremonial belaka. Tapi harus bisa menghasilkan solusi konkrit untuk mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat.
“Beberapa sungai terjadi penyempitan, sekarang masih musim hujan tapi belum ada tindakan serius baik dari pemerintahan maupun industri,” ujarnya.
Sementara itu, Nur Cholis yang juga pegiat lingkungan di Ciwandan, menilai Pemerintah Kota Cilegon tidak bisa bersinergi dengan industri untuk mengatasi masalah banjir yang cukup klasik ini.
Nur Cholis padahal pada saat hearing lalu, dia membawakan presentasi video yang diambil dari drone untuk memantau titik-titik penyebab banjir di Ciwandan.
Dijelaskannya, terdapat empat titik lokasi penyebab banjir, mulai dari JLS, Rel Kereta, Jalan Nasional hingga wilayah Industri.
Wilayah hulu juga menjadi penyebab, menurut Cholis, karena rusaknya lahan hijau di sepanjang Jalan Lingkar Selatan, sehingga serapan tanahnya rendah. Rusaknya lahan hijau ini dikarenakan Galian C. Meski menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, namun Cholis berharap agar Pemkot Cilegon cepat berkoordinasi secara serius mengenai Galian C tersebut.
“Perlu segera ada penataan, rekondisi dan reboisasi di area penambangan pasir, bila tidak, kondisinya akan semakin parah,” tegasnya.
Kemudian banjir di wilayah titik tengah, yaitu area rel Kereta Api PT KAI, gorong-gorong relnya terlalu kecil dan perlu diperlebar dan perlu segera ada tambahan gorong-gorong di titik Link Pintu Air, Link Penauan, Link Kebanjiran, dan Tegal Ratu.
“Jumlah jembatan di area Jalan Nasional juga sedikit, padahal perlu segera ada tambahan sodetan di titik Pintu Air dan Cigading,” jelas Cholis.
Sedangkan di wilayah hilir yang merupakan area Industri menjadi akses air untuk ke laut, diterangkan Cholis, perlu segera ada sodetan aliran kali baru di titik Kubang Welut bekas jalan lama PT Krakatau Steel menuju PT KDL. Selain itu, seluruh gorong-gorong dan aliran kali di belakang PT Krakatau Posco dinormalisasi dari Pintu Air hingga wilayah Krakatau Bandar Samudera.
Ditambah lagi solusi soal area drainase dan aliran kali dari mulai bekas kantor kelurahan Tegal Ratu, Koramil Ciwandan sampai menuju laut lepas di pinggiran PT Semen Merah Putih, harus dilakukan normalisasi, pengerukan dan pelebaran.
“Kami memantau menggunakan drone, kami temukan beberapa titik itu yang harus diperbaiki,” pungkasnya. (*/Angga)
