Terungkap! Ternyata Komisi V DPRD Banten Sempat Tawarkan Skema Bantuan Hibah Pesantren, Nilainya Fantastis
SERANG – Ketua Komisi V DPRD Banten, M Nizar mengaku sempat memberikan masukan terkait skema bantuan hibah untuk Pondok Pesantren (Ponpes) tahun 2020 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten.
Politisi Gerindra ini sebelumnya mengkritik cara Pemprov Banten dalam memberikan bantuan hibah untuk pesantren. Di mana ia mengkritik nilai yang dikucurkan untuk masing-masing Pesantren.
“Pada prinsipnya Komisi V saat pembahasan anggaran 2020 kami menolak Pemprov untuk menyamaratakan bantuan hibah,” ujar Nizar saat menjadi narasumber pada diskusi bertajuk “Hibah Ponpes Tanggungjawab Siapa?” yang digelar Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, Kota Serang, Jumat (4/6/2021).
Nizar menuturkan, dirinya mengharapkan sistem pemberian dana hibah kepada Ponpes di Banten berupa uang tersebut benar-benar dengan skema yang rapih dan tidak rentan penyalahgunaan.
Menurutnya pemberian dana hibah bisa dilakukan dengan sistem permohonan pengajuan, namun mesti diinventarisasi jumlah Ponpes yang ada di Banten. Sehingga penerima bantuan itu hubungan langsung dengan Pemerintah Provinsi Banten.
Selain itu, Nizar merekomendasikan agar bantuan untuk Ponpes itu jangan tanggung-tanggung. Jika ingin membantu Ponpes kata dia, mesti signifikan nilainya.
“Kalau kita ingin membantu Ponpes harus membantu yang signifikan. Di bagi saja itu kan semacam hibah misal dalam satu periodesasi lima tahun atau empat tahun dengan 4.000 (Ponpes) dibagi seribu berapa yang bisa dibantu. Misal Rp100 jutaan sampai Rp150 jutaan,” terangnya.
Padahal lanjut Nizar, Pemprov Banten memiliki anggaran yang cukup dan juga mempunyai pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi.
Diketahui, untuk anggaran tahun 2020 Pemprov Banten telah mengalokasikan dana bantuan untuk 3.926 Ponpes di Banten, dengan senilai Rp117,78 miliar, dan setiap Ponpes mendapatkan sekitar Rp30 juta. (*/Faqih)
