600 Gerai Koperasi Merah Putih di Banten Belum Dibangun, Terbentur Mahal dan Sulitnya Cari Lahan

SERANG— Ambisi Pemprov Banten membangun 1.551 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) masih jauh dari kata tuntas.

Data terbaru menunjukkan, hampir 40% dari target belum bisa bergerak sama sekali karena tersandung masalah klasik berupa lahan.

Dari total 1.551 koperasi yang ditargetkan, baru 694 gerai atau sekitar 45% yang sudah beroperasi.

Sementara 600 gerai lainnya belum dibangun, dan sisanya masih dalam proses pengerjaan fisik.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Agus Mintono, menyebut, titik-titik yang mandek paling banyak berada di wilayah perkotaan, seperti Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan sebagian Kota Cilegon.

Penyebabnya sederhana tapi pelik. Satu gerai KDMP butuh lahan minimal 1.000 meter persegi.

Di kota besar, lahan seluas itu sudah sangat langka dan harganya melambung tinggi.

“Biasanya di kota besar ada 600 titik, itu yang belum ada titik untuk lahan bangunan. Karena harganya satu, mahal. Dua, di kota-kota itu tanah 1.000 meter itu sudah jarang itu persoalannya,” ungkap Agus, Rabu (15/7/2026).

Pihaknya mengaku sudah menyampaikan laporan berkala ke pemerintah pusat.

Namun hingga kini belum ada keputusan terkait solusi alternatif, seperti opsi sewa atau kerja sama pemanfaatan aset.

“Sampai saat ini belum ada solusi, nanti akan dirumuskan oleh pemerintah pusat seperti apa solusinya,” tuturnya.

Selain lahan, persoalan permodalan juga jadi sorotan. Dari 694 gerai yang sudah beroperasi, sebagian besar masih mengandalkan iuran anggota melalui simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana sukarela.

Hingga pertengahan Juli 2026, belum ada gerai yang mendapat kucuran dana dari LPDB maupun bank Himbara.

Beberapa daerah akhirnya mencari jalan sendiri. Kabupaten Tangerang dengan 274 koperasi misalnya, berhasil menggalang modal awal Rp100 juta per koperasi lewat program CSR perusahaan.

Sementara Kota Cilegon memberi stimulan langsung sebesar Rp10 juta untuk setiap koperasi.

“Jadi modalnya masih swadaya dari masing-masing anggota. Jadi koperasi itu belum ada yang dari LPDB atau Bank Himbara,” jelas Agus.

Agus menambahkan, desain fisik gerai KDMP nantinya akan dibuat seragam berdasarkan standar dari PT Agrodana.

Namun isi dan komoditas yang dijual akan fleksibel, mengikuti kebutuhan harian masyarakat desa atau kelurahan setempat.

Konsep koperasi ini juga bersifat primer. Artinya keanggotaan hanya untuk warga ber-KTP di desa tersebut.

Tujuannya agar manfaat seperti Sisa Hasil Usaha dan layanan simpan pinjam bisa langsung dirasakan warga lokal.

“Jadi isi gerainya akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar,” pungkasnya.***